Khofifah Indar Parawansa |
LAMPUNG SELATAN -
Kemiskinan adalah pangkal masalah sosial di Indonesia. Untuk menjangkau
masalah itu, Kementerian Sosial menggelar Lintas Batas Kesetiakawanan
Sosial (LBKS) 2014.
“Selain
melakukan penjangkauan masalah sosial, tim LBKS juga melakukan upaya
sebagai bagian dari solusi permaslahan tersebut,” kata Menteri Sosial
Khofifah Indar Parawansa di Lampung, Senin (15/12/2014).
Saat
ini, Tim LBKS sampai di Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
setelah sebelumnya secara resmi dilepas oleh Mensos di Silang Monas
Selatan, Jakarta, pada Sabtu (13/12/2014) dan melanjutkan ke Pandeglang,
Banten.
Tim
LBKS melanjutkan penjangkauan ke Lahat, Sumatera Selatan, sebelum
berakhir di Jambi sebagai rangkaian Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
(HKSN), yang diperingati setiap tanggal 20 Desember.
“Tahun ini, HKSN bakal digelar di Provinsi Jambi,” jelasnya.
Pemilihan
tempat tersebut, berdasarkan analisis peta masalah sosial yang paling
beresiko dan perlu penanganan segera, seperti pemasangan kaki dan tangan
palsu bagi penyandang disabilitas, santunan dan bantuan sembako bagi
kelompok marjinal, donor darah, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak
Huni, serta penyuluhan sosial.
“Tim
LBKS bisa menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai permasalah
bangsa dan meneguhkan peran negara hadir. Juga, pengungkit lahirnya
kecintaan terhadap jati diri bangsa,” harapnya.
Maraknya
konflik sosial membuat miris semua pihak. Konflik sosial bisa berujung
pada bencana sosial dan dampaknya tidak main-main, bahkan jauh lebih
berat dibandingkan bencana alam.
“Konflik
sosial bisa berujung pada bencana sosial, tidak hanya menimbulkan
korban jiwa, harta benda, tapi juga bisa menjadi awal kemiskinan baru,”
katanya, seperti dilansir liputan6.com.
Peduli,
berbagi dan toleransi adalah sikap yang harus dikuatkan dengan
pendampingan dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya,
rukun agawe santoso di Jawa Tengah; silih asih, silih asah, silih asuh
di Jawa Barat; tuah tanah sakato di Sumatera Barat; dan pela gandong di
Maluku.
Kondisi
dari nilai-nilai kearifan lokal yang memudar, krisis saling percaya,
rentannya komunikasi dan kohesivitas sosial antarwarga menjadi tugas
bersama untuk mengatasinya.
“LBKS juga merupakan upaya merekatkan integrasi sosial antarwarga menuju integrasi bangsa,” tandas Mensos. (*)