Menpera Mapping Rehabilitasi Akibat Konflik di Lampung Selatan - MEDIA ONLINE

Hot

Tuesday, November 6, 2012

Menpera Mapping Rehabilitasi Akibat Konflik di Lampung Selatan

I Made Mangku Pastika dan  Sjachroedin ZP

LAMPUNG SELATAN - Untuk kali kedua, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika bertemu membahas konflik antar warga di Lampung Selatan, Senin (5/11/2012). Bulan Januari 2012 lalu, keduanya juga bertemu membahas bentrokan di Sidomulyo.
    
Hadir dalam pertemuan itu adalah tokoh pemuda Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, anggota DPRD Bali, Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Sang Nyoman Suwisma, ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung Kadarsyah Irsa dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Adat Lampung.

’’Ini merupakan pertemuan kami berdua untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Saya berharap tidak ada lagi pertikaian serupa,’’ kata Pastika.
    
Pastika banyak menyoroti proses perdamaian pertama saat bentrok antara warga Dusun Napal yang beretnis Bali dengan warga desa sekitarnya di Kecamatan Sidomulyo.

’’Ada yang salah dalam perjanjian damai itu. Perjanjian itu tidak membawa serta masyarakat akar rumput,’’ katanya.
    
Oedin, sapaan akrab gubernur Lampung menyatakan, sudah meminta bantuan ke Pemerintah Pusat untuk merehabilitasi bangunan yang terbakar di Desa Balinuraga dan sejumlah desa lain. Kedua belah pihak, akan mendapat bantuan dari pemerintah sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

’’Semua yang dirawat di rumah sakit dan yang meninggal akan mendapat bantuan dari pemerintah,’’ katanya.
    
Terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, menyebutkan rehabilitasi menyentuh berbagai fasilitas umum yang rusak atau dirusak.

’’Rumah-rumah yang dirusak, dan rumah-rumah yang tidak layak huni di sekitar wilayah konflik akan direhabilitasi,’’ kata Djoko.
    
Sebagai langkah awal, hari ini (6/11), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bertolak ke Lamsel dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

’’Kementerian Perumahan Rakyat sudah memiliki mapping di sana,’’ ujarnya. Kendati begitu, Djoko belum bersedia memberikan informasi ihwal dana yang dibutuhkan dalam upaya rehabilitasi.

’’Besaran dananya menunggu tim yang ke sana,’’ sebut dia. (tmp/lan)

Post Top Ad