 |
| (ilustrasi/ist) |
MEDIA ONLINE - Sejak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, berbagai persoalan politik menerjangnya, hingga menimbulkan gejolak sosial. Anehnya, kenapa Istana ikut repot?
21 September 2016
Ahok resmi mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Beredar isu Presiden Joko Widodo mendukung Ahok. Istana sibuk membantah isu tersebut.
4 November 2016
Aksi demo organisasi kemasyarakatan Islam meminta Ahok diadili berakhir ricuh di depan Istana. Presiden mengatakan ada aktor politik di balik demo.
19 November 2016
TNI memotori gerakan parade Bhinneka Tunggal Ika untuk meredam aksi lanjutan ormas Islam.
2 Desember 2016
Ribuan anggota ormas Islam kembali melakukan aksi. Mereka menggelar doa bersama di pelataran Monumen Nasional (Monas). Presiden Joko Widodo ikut bergabung salat Jumat. Pada hari yang sama polisi menangkap sejumlah orang atas dugaan makar.
31 Januari 2017
Dalam persidangan Ahok kedelapan, ia mengancam akan melaporkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin karena dianggap memberikan keterangan yang tidak benar.
Pernyataan keras muncul dari pengurus MUI, Nahdlatul Ulama (NU), GP Anshor, dan GNPF MUI mengecam Ahok yang dianggap memojokkan dan menyangsikan Ma’ruf Amin sebagai saksi, khususnya berkaitan dengan telepon SBY.
1 Februari 2017
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan, dan Panglima Komando Daerah Militer Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksamana menemui Ma’ruf Amin untuk meredam situasi.
Presiden Jokowi menyatakan tidak mempermasalahkan pertemuan yang digagas Luhut Pandjaitan ke rumah Ma’ruf Amin itu.
2 Februari 2017
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengkiritk, kurang eloknya pertemuan itu karena dalam kondisi jeda satu hari setelah ada masalah di pengadilan Basuki Tjahaja Purnama, Luhut langsung menemui Ma’ruf Amin.
3 Februari 2017
SBY merasa disadap berkaitan dengan ucapan pengacara Ahok dalam sidang pengadilan yang mengetahui secara detail waktu ia bertelepon dengan Ma'ruf Amin. Isu ini bergulir cepat. Partai Demokrat mengusulkan hak angket.
PDIP mengaku siap menghadapi usulan tersebut. Polri dan BIN membantah melakukan penyadapan. Menkominfo Rudiantara menyangsikan adanya penyadapan itu. Pemuda Muhamadiyah mengatakan jika penyadapan itu benar, merupakan penyalahgunaan kekuasaan.
4 Februari 2017
Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga Gerakan Pemuda Ansor Redim Okto Fudin mengatakan GP Ansor Jakarta Selatan berencana melakukan unjuk rasa di posko pemenangan calon Gubernur DKI Jakarta, Ahok-Djarot pada Senin atau Selasa, 6 atau 7 Februari 2017. (tempo)
4 Februari 2017
Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga Gerakan Pemuda Ansor Redim Okto Fudin mengatakan GP Ansor Jakarta Selatan berencana melakukan unjuk rasa di posko pemenangan calon Gubernur DKI Jakarta, Ahok-Djarot pada Senin atau Selasa, 6 atau 7 Februari 2017. (tempo)
