 |
| PGRI saat mendatangi Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, (6/4/2015) lalu. (foto: ist) |
MEDIA ONLINE - Ribuan honorer K2 menagih janji pemerintah yang akan mengangkat mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PN). Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan, menegaskan bahwa pemerintah wajib memenuhi tuntutan tersebut.
"Mereka berhak untuk diangkat menjadi CPNS sebagaimana dinyatakan secara kontitusional oleh Menpan RB dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPR pada 15 September 2015," kata Arteria di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/2/2016).
Arteria mengungkapkan dalam rapat dengan DPR, pemerintah juga telah menyiapkan road map penyelesaian eks K2. Dengan menjanjikan seluruh tenaga honorer K2 akan diangkat secara bertahap mulai 2016 dan berakhir pada 2019.
"Itu adalah sikap politik pemerintah yang mengikat mutlak dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Pemerintah tidak hanya berjanji di depan honorer tapi juga di depan DPR yang merepresentasikan 250 juta rakyat Indonesia. Jadi ini bukan janji yang bisa ditarik kembali," ujar Arteria.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengingatkan pemerintah jangan hanya melakukan pencitraan dengan menebar janji. Dalam konteks honorer, dia mengingatkan Jokowi terkait Nawacita, bahwa negara harus hadir di tengah rakyat termasuk pegawai honorer, seperti dilansir laman Viva.
"Selama ini negara tidak pernah hadir," tegasnya.
Arteria mendukung sepenuhnya aksi yang akan dilakukan para honorer hari ini untuk menuntut janji pemerintah. Baginya, aksi itu bukan untuk menjatuhkan Jokowi dari jabatannya melainkan mengingatkan aparatur negara bahwa honorer wajib dilindungi dan diberi kepastian hukum termasuk keaejahteraanya.
"Selamat berjuang, kami tunjukkan 3 hari tanpa honorer sehingga mata mereka terbukakan," tegasnya. (*)
