 |
| (ilustrasi/ist) |
MEDIA ONLINE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) punya solusi untuk mengatasi masalah kesulitan pendanaan, yang dialami para investor panas bumi pada masa eksplorasi.
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melakukan sendiri eksplorasi panas bumi.
Perusahaan pengembang panas bumi tinggal masuk untuk memproduksi uap panas bumi. Tapi, bila eksplorasi dilakukan oleh pemerintah, tarif panas bumi akan ditetapkan oleh pemerintah (ceiling price), tidak berdasarkan feed in tariff. Tarif yang ditetapkan pemerintah tentu lebih rendah dibanding feed in tariff.
"Eksplorasi panas bumi itu (keberhasilannya) fifty-fifty. Menurut saya nanti akan mix, ketika eksplorasi dilakukan oleh pemerintah maka tarifnya menggunakan ceilling. Tapi kalau eksplorasi dilakukan pengembang harus pakai feed in tariff, yang menarik, yang menguntungkan," kata Yunus saat ditemui di sela-sela acara Bali Clean Energy Forum di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (12/2/2016).
Dia menjelaskan, wajar bila nantinya tarif panas bumi lebih rendah jika eksplorasi dilakukan pemerintah. Sebab, biaya dan resiko kegagalan saat eksplorasi sudah ditanggung oleh pemerintah, investor tinggal menanggung resiko yang kecil saat masa produksi, maka keuntungan yang dapat diperoleh oleh investor pun kecil.
Selain itu, solusi lain yang disiapkan pemerintah adalah dengan pembentukan 'PLN khusus EBT'. PLN khusus EBT adalah badan yang rencananya bakal ditugaskan membeli listrik yang bersumber dari energi terbarukan, termasuk panas bumi, dengan harga yang ekonomis.
Pemerintah akan menyalurkan subsidi energi terbarukan melalui PLN khusus EBT, sehingga badan tersebut bisa membeli listrik dari energi terbarukan dengan harga yang ekonomis bagi investor.
Perusahaan pengembang panas bumi tinggal masuk untuk memproduksi uap panas bumi. Tapi, bila eksplorasi dilakukan oleh pemerintah, tarif panas bumi akan ditetapkan oleh pemerintah (ceiling price), tidak berdasarkan feed in tariff. Tarif yang ditetapkan pemerintah tentu lebih rendah dibanding feed in tariff.
"Eksplorasi panas bumi itu (keberhasilannya) fifty-fifty. Menurut saya nanti akan mix, ketika eksplorasi dilakukan oleh pemerintah maka tarifnya menggunakan ceilling. Tapi kalau eksplorasi dilakukan pengembang harus pakai feed in tariff, yang menarik, yang menguntungkan," kata Yunus saat ditemui di sela-sela acara Bali Clean Energy Forum di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (12/2/2016).
Dia menjelaskan, wajar bila nantinya tarif panas bumi lebih rendah jika eksplorasi dilakukan pemerintah. Sebab, biaya dan resiko kegagalan saat eksplorasi sudah ditanggung oleh pemerintah, investor tinggal menanggung resiko yang kecil saat masa produksi, maka keuntungan yang dapat diperoleh oleh investor pun kecil.
Selain itu, solusi lain yang disiapkan pemerintah adalah dengan pembentukan 'PLN khusus EBT'. PLN khusus EBT adalah badan yang rencananya bakal ditugaskan membeli listrik yang bersumber dari energi terbarukan, termasuk panas bumi, dengan harga yang ekonomis.
Pemerintah akan menyalurkan subsidi energi terbarukan melalui PLN khusus EBT, sehingga badan tersebut bisa membeli listrik dari energi terbarukan dengan harga yang ekonomis bagi investor.
"Sedang dibicarakan, apakah mekanismenya itu pemberian subsidi terhadap tarif, yaitu melalui PLN Khusus EBT, atau dengan melakukan kegiatan eksplorasi," Yunus menuturkan, seperti dilansir Detik.
Dengan adanya PLN khusus EBT, investor panas bumi mendapatkan jaminan bahwa listrik yang mereka produksi akan dibeli dengan harga tinggi. Keuntungan yang menggiurkan akan membuat investor tertarik masuk ke bisnis panas bumi meskipun risikonya tinggi.
Dengan adanya PLN khusus EBT, investor panas bumi mendapatkan jaminan bahwa listrik yang mereka produksi akan dibeli dengan harga tinggi. Keuntungan yang menggiurkan akan membuat investor tertarik masuk ke bisnis panas bumi meskipun risikonya tinggi.
"Jadi pilihannya kita memberi tarif yang baik atau melakukan kegiatan eksplorasi," tutup Yunus.
Sebagai informasi, salah satu kendala utama dalam pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Indonesia adalah pendanaan. Eksplorasi dan produksi panas bumi membutuhkan modal besar, untuk pengeboran 1 sumur saja rata-rata butuh biaya sampai US$ 10 juta atau Rp 135 miliar.
Pengeboran panas bumi juga sangat beresiko. Eksplorasi tidak selalu berhasil mendapatkan uap panas bumi. Besarnya biaya dan resiko ini membuat perbankan enggan memberikan pinjaman untuk bisnis panas bumi. Maka perusahaan-perusahaan pengembang panas bumi harus memiliki modal besar paling tidak untuk melakukan eksplorasi. Bila tidak punya cukup uang, wilayah kerja (WK) panas bumi bakal terbengkalai. (*)
Sebagai informasi, salah satu kendala utama dalam pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Indonesia adalah pendanaan. Eksplorasi dan produksi panas bumi membutuhkan modal besar, untuk pengeboran 1 sumur saja rata-rata butuh biaya sampai US$ 10 juta atau Rp 135 miliar.
Pengeboran panas bumi juga sangat beresiko. Eksplorasi tidak selalu berhasil mendapatkan uap panas bumi. Besarnya biaya dan resiko ini membuat perbankan enggan memberikan pinjaman untuk bisnis panas bumi. Maka perusahaan-perusahaan pengembang panas bumi harus memiliki modal besar paling tidak untuk melakukan eksplorasi. Bila tidak punya cukup uang, wilayah kerja (WK) panas bumi bakal terbengkalai. (*)
