LAMPUNG - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengakui provinsi yang dipimpinnya kini mengalami darurat infrastruktur. Hal itu terjadi akibat rusak parahnya sejumlah ruas jalan, akibat beban kendaraan yang melintasi jalan tersebut melebihi kapasitas.
"Sedikitnya terdapat 10 ruas jalan provisi yang kondisinya rusak parah, termasuk pula infastruktur jembatan," kata dia, pada ekspose setahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, di Bandar Lampung, Rabu (3/6/2015).
Ia menyebutkan, kerusakan jalan itu juga akibat pengalihan kendaraan terutama truk, akibat kerusakan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga pengalihan jalan provinsi yang dilintasi kendaraan truk melebihi kapasitas tersebut kondisinya rusak parah.
Gubernur termuda se-Indonesia itu mengakui perbaikan jalan maupun jembatan yang rusak berat itu belum dilakukan, mengingat masih dalam proses tender.
"Proses tender juga masih bermasalah karena teknologi server untuk tender mengalami kerusakan, sehingga memperlambat proses pengajuan tender," jelasnya.
Selain itu, perbaikan jalan nasional yang menggunakan dana APBN juga terhambat akibat perubahan nomenklatur kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Namun, Pemprov Lampung akan terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur jalan maupun jembatan itu, dengan melakukan koordinasi vertikal baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat.
"Pemprov Lampung tahun ini telah menganggarkan Rp1 triliun untuk perbaikan infrastruktur jalan provinsi maupun jembatan. Dana tersebut memang belum cukup untuk memperbaiki jalan provinsi yang mencapai ribuan kilometer," jelasnya.
Idealnya, menurut Ridho, pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan itu membutuhkan dana sekitar Rp4 triliun per tahun, seperti dilansir Rimanews.
"Untuk menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat salah satunya infrastruktur harus bagus. Tiada jalan bagi kami untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur," ujarnya. (*)
