 |
| ilustrasi |
BANDAR LAMPUNG - Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menyatakan apresiasinya terhadap program pemerataan pendidikan untuk seluruh anak usia sekolah, yang telah diluncurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.
Namun demikian, DPRD Kota Bandar Lampung juga menilai program pendidikan Bina Lingkungan (Biling) Pemkot Bandar Lampung yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu, belum terencana dengan baik.
Penilaian tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Nandang Hendrawan, dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (26/6/2015) siang.
Menurut Nandang, meskipun program tersebut cukup baik, namun terdapat beberapa kekurangan, seperti pada segi perencanaan. Kekurangan itu, lanjutnya, terbukti dengan adanya kendala penyesuaian anak didik saat masuk ke sekolah.
Selain itu, pihak legislatif juga menilai jumlah peserta anak didik yang diterima pada program Bina Lingkungan perlu adanya pemerataan, sehingga tidak membebani beberapa sekolah saja.
"Pada dasarnya program pemerintah dalam pemertaan pendidikan ini cukup baik. Namun untuk program bina lingkungan, kami (DPRD) nilai belum terencana dengan baik, sehingga sekolah seperti terkendala saat anak didik masuk ke dalam sekolah," ujarnya.
Nandang Hendrawan menambahkan, jika jumlah peserta siswa didik yang diterima melalui program Bina Lingkungan tersebut tidak merata di sekolah, maka dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah, seperti dilansir laman RRI.
Selain program Bina Lingkungan, pada rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Herman HN tersebut, pihak legislatif juga menyoroti tentang pengelolaan guru honorer yang dinilai belum mendapat pembinaan, pengawasan, dan kesejahteraan dengan baik. (*)
