Pemkot Bandar Lampung Prioritaskan Guru Honorer Jadi PNS - MEDIA ONLINE

Hot

Tuesday, February 3, 2015

Pemkot Bandar Lampung Prioritaskan Guru Honorer Jadi PNS

Herman HN

BANDAR LAMPUNG - Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan, pemkot setempat akan memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Alasannya, kota ini masih kekurangan sekitar 400 guru.

Karena itu, wali kota minta seluruh kepala sekolah di Bandar Lampung mengevaluasi formasi dan beban kerja tim guru di sekolahnya masing masing. Jika ditemukan kekurangan, pihak sekolah diminta segera mengajukan ke Dinas Pendidikan untuk diadakan penambahan.

"Apakah (caranya) nanti kita akan merekrut guru baru atau memindahkan dari daerah lain," kata Herman saat pertemuan dengan 500 kepala sekolah se-Bandar Lampung, di Gedung Semergou, Selasa (3/2/2015).

Acara itu bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan gratis dan silaturahmi wali kota dengan para kepala sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK. Herman HN menjelaskan, soal pengangkatan guru honorer menjadi PNS, diperlukan juga peran kepala sekolah. Karena itu, ia minta kepala sekolah menyosialisasikan mengenai rencana penambahan guru PNS tersebut.

"Honorer sebenarnya tak perlu risau, mengajar saja yang benar, jalankan tugas dengan baik dan amanah, nanti kalau ada dana, pemkot mencoba menaikkan statusnya. Terlebih moratorium selama lima tahun ini tak berlaku bagi tenaga pengajar," ujar wali kota.

Herman HN juga mengevaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pembangunan fisik yang diberikan pemkot ke sejumlah sekolah.

"Yang belum dapat bantuan fisik, harap bersabar, sekarang penerimanya difokuskan ke sekolah yang kondisinya sudah parah atau yang kapasitas muridnya berlebih," kata dia. 

Terkait mutasi, Herman minta kepala sekolah memperketat pengawasan mekanisme yang berlaku. Sedangkan kasus surat keputusan (SK) mutasi 'bodong', menurut wali kota, hal tersebut telah mencoreng wajah pendidikan Bandar Lampung. Ia berharap masalah itu tak terulang kembali.

"Kepala sekolah wajib cek dulu ke dinas, jangan langsung main terima mutasi, cek keabsahan status SK-nya," ujar dia. Jika ditemukan SK mencurigakan, pihak sekolah jangan segan melapor. 

"Hubungi saya atau kepala Dinas Pendidikan, kita terima laporan yang masuk, nanti kami bentuk tim buat investigasi. Jadi, tidak ada kebobolan seperti kemarin itu," tuturnya.

Ia juga berharap seluruh sekolah di Bandar Lampung jadi percontohan bagi daerah lain. Status ibu kota provinsi harus dijadikan sebagai motivasi.

"Saya mau Bandar Lampung memimpin di segala bidang, salah satunya pendidikan, sekolah di Bandar Lampung harus jadi role of model," harap wali kota. (*)


Post Top Ad