 |
| Bachtiar Basri |
LAMPUNG - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengawali pencanangan pendataan keluarga serentak nasional di Provinsi Lampung, oleh petugas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung.
Kegiatan pendataan awal ini dilakukan di rumah dinas Wagub di Bandar Lampung, Jumat (1/5/2015), dihadiri Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung Ahmad Rozali Namursa beserta jajaran eselon dan staf kantor BKKBN Provinsi Lampung.
Dalam pemaparannya, Kepala BKKBN Lampung Ahmad Rozali Namursa mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, dinyatakan bahwa pendataan keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data demografi, data keluarga, dan data keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilakukan setiap lima tahun sekali.
Sedangkan pendataan pada tahun 2015 ini, lanjut dia, dilaksanakan pada 1 Mei hingga 31 Mei 2015.
"Teknis pendataan, Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) akan mendatangi setiap tempat tinggal keluarga untuk melakukan pendataan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh petugas PPKDB," jelasnya.
Ahmad Rozali Namursa menambahkan, tujuan kegiatan ini adalah diperoleh data keluarga yang dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh keadaan di lapangan sampai ke tingkat keluarga.
Sedangkan manfaat dari pendataan keluarga ini adalah diperoleh informasi dasar kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang diperlukan untuk penentuan sasaran Program Keluarga Berencana ke depan, seperti dilansir Skalanews.
Wagub Lampung Bachtiar Basri dalam kegiatan ini berpesan, agar PPKBD benar-benar bekerja semaksimal mungkin dengan secara cermat mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah.
"Masih terdapat data yang tumpang tindih dan dobel data, yang pada akhirnya hal tersebut menyebabkan ketidakakuratan data, validitas dan relevansi yang ada menjadi berkurang," ingatnya.
Menurut Wagub Bachtiar Basri, ke depan dengan data yang diperoleh oleh pemerintah melalui Program Pendataan Keluarga tahun 2015 ini, dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penentuan arah kebijakan pemerintah, khususnya Pemprov Lampung dalam upaya membangun Provinsi Lampung menjadi lebih baik lagi. (*)
