 |
| ilustrasi |
LAMPUNG - Baru beberapa bulan menjabat, anggota DPRD Kabupaten Pesisisr Barat (Pesibar), Provinsi Lampung dari Komisi C diduga melakukan pemerasan terhadap kepala sekolah (kepsek) di daerah ini. Pemerasan itu dilakukan saat Komisi C melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sekolah tersebut.
Awalnya, informasi miring yang menerpa Komisi C DPRD Pesisir Barat itu hanya dianggap isu. Informasi berupa pesan singkat atau short message service (SMS) dan BlackBerry Messenger (BBM) ini, beredar luas di masyarakat.
Namun secara mengejutkan seorang anggota DPRD Pesisir Barat dan seorang dewan guru di SMAN I Pesisir Selatan, justru membenarkan informasi tentang pemerasan tersebut.
"Untuk jumlah nominalnya saya tidak mengetahui. Tetapi saya mengetahui dari hasil kunjungan Komisi C ke Pesisir Selatan itu, anggotanya mendapatkan Rp1 juta per orang," jelas anggota DPRD Pesisir Barat yang enggan namanya ditulis, Jumat (15/5/2015).
Hal senada diungkapkan seorang guru di SMAN I Pesisir Selatan, yang membenarkan adanya permintaan sejumlah dana yang dilakukan Komisi C DPRD Pesisir Barat terhadap sekolahnya. Dari Rp10 juta yang diminta Komisi C, pihak sekolah hanya memberikan Rp8 juta, menggunakan dana yang seharusnya diperuntukan membayar honor guru.
"Iya, memang betul para anggota dewan itu meminta uang sejumlah Rp10 juta. Namun kami hanya memberikan Rp8 juta. Pihak sekolah mendokumentasikan bukti penyerahan uang itu," ungkap guru yang tidak ingin disebutkan identitasnya.
Terpisah, Ketua komisi C DPRD Pesisir Barat, Ripzon Efendi, membantah pihaknya melakukan pemerasan saat melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Biha dan SMAN I Pesisir Selatan, Selasa (12/5/2015) lalu.
Dalam rilis yang disampaikan, Jumat lalu, Ripzon mengklarifikasi adanya isu pemerasan, dengan motif meminta uang secara paksa kepada sekolah sebesar Rp10 juta dan yang diberikan hanya Rp8 juta.
"Pada Selasa itu kami memang melakukan kunker ke Puskesmas Biha dan SMAN I Pesisir Selatan, bersama enam orang anggota komisi," terang Ripzon yang akrab disapa Aje tersebut.
Dalam kunker tersebut di SMAN I Pesisir Selatan, lanjut dia, pihaknya mengupayakan bagaimana untuk peningkatan kedisiplinan guru dan siswa setiap sekolah. Sekaligus mengecek kelayakan gedung dan sarana prasarana lainnya. Serta bagaimana upaya siswa lebih tertib berlalu lintas di jalan raya.
"Kunker juga memberikan sosialisasi bagaimana mengantisipasi bahaya narkoba terhadap anak didik. Kemudian, bagaimana peningkatan gaji honorer, serta untuk penerima dana BOS dan BDPP itu tepat sasaran," jelas Ripzon, seperti dilansir Harianlampung.
Sedangkan kunjungan di Puskesmas Biha, Komisi C berharap agar pelayanan terhadap pasien lebih ditingkatkan baik kepada pasien jenis umum ataupun pasien peserta BPJS.
"Harapan kami, puskesmas tersebut bisa meningkatkan palayanan medis yang optimal. Tidak kalah penting, kepada tim medis yang masih berstatus TKS bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah dengan memberikan honor, karena itu memang menjadi harapan terbesar yang disampaikan kepala puskesmas setempat, kami pun akan meresponnya," jelas Anggota DPRD dari PDIP tersebut.
Terkait, informasi tentang dugaan pemerasan yang beredar ke berbagai pihak melalui pesan SMS itu, dia kembali menegaskan jika itu tidak benar.
"Tidak ada. Kunjungan ini murni karena adanya program dari komisi kami, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan di tengah masyarakat, jadi itu hanya isu yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ripzon. (*)
