 |
| Toto Herwantoko |
LAMPUNG - Guna membahas usulan pembentukan Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah, pihak DPRD Provinsi Lampung akan menggelar rapat pimpinan (rapim), Senin (2/2/2015). Setelah menggelar rapim, unsur pimpinan menyerahkan seluruh berkas ke komisi terkait.
"Setelah rapim, kita rekomendasikan ke Komisi I (membidangi antara lain pemerintahan) untuk ditindaklanjuti. Kalau sudah selesai baru diparipurnakan," jelas Wakil Ketua I DPRD Lampung Toto Herwantoko, Minggu (1/2/2015).
Menurut dia, DPRD Lampung tidak menargetkan jadwal paripurna pemekaran. Namun dia berharap prosesnya dapat berjalan secepatnya.
"Satu minggu bisa sudah selesai, tidak ada patokan kapan, tapi secepatnya," ungkap pria yang juga ketua Hiswana Migas Lampung itu. Setelah dikroscek Komisi I dan berkas lengkap, lanjut Toto, akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk ditembuskan kepada Pemerintah Pusat.
"Kalau datanya masih ada yang kurang, ada kesempatan melengkapinya. Kalau kekurangnya tidak prinsipil bisa cepat penyerahanya," terang Toto.
Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Lampung Tauhidi mengatakan, syarat pemekaran dua kabupaten itu sudah lengkap. Pemerintah Povinsi Lampung kini menyerahkan ke DPRD agar segera diparipurnakan.
"Kami sudah meninjau lokasi. Karena sudah lengkap, berkas ini harus ada persetujuan dari legislatif," kata Tauhidi. Ia melanjutkan, jika nanti telah resmi menjadi kabupaten persiapan, maka ada kewajiban eksekutif maupun legislatif memberikan bantuan pengembangan pemekaran daerah. Salah satunya, memberikan uang pangkal, seperti dilansir Harianlampung.
"Perhatian itu tak cukup dari eksekutif saja, tapi harus melibatkan legislatif," ujarnya. Sesuai peraturan, jika setelah berjalan selama tiga tahun tak ada perkembangan, kabupaten tersebut akan dikembalikan ke kabupaten induk, yakni Lampung Tengah.
"Nanti ada tim evaluasi dari pusat menilai apakah berjalan efektif atau tidak roda pemerintahanya, pengembangan potensi wilayahnya seperti apa. Pemerintah pusat punya indikator," jelas Tauhidi. Untuk daerah persiapan pemekaran, Pemprov Lampung memberikan dorongan kepada wilayah pemekaran tersebut dengan berbagai fasilitas, seperti dana perimbangan bantuan anggaran fisik. (*)
