LAMPUNG - Masih terkait isu perpecahan antara Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Wakil Gubernur (Wagub) Bachtiar Basri dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Arinal Djunaidi, juga ditepis gubernur. Ridho menegaskan kepada jajarannya, bahwa pimpinan teras di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung solid.
Menurut
gubernur termuda itu, isu perpecahan atau ketidakharmonisan
(disharmonisasi) antara gubernur, wakil gubernur, dan sekretariat daerah
provinsi itu tidak benar.
"Soal isu disharmonisasi antara gubernur, wagub, dan sekdaprov yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, saya tegaskan jika itu tidak benar," ujar Gubernur Ridho, saat menggelar upacara gabungan Fokorpimda di lingkungan Pemprov Lampung, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (19/1/2015).
Dalam sambutan yang dibacakan Sekdaprov Arinal Djunaidi itu, gubernur meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) di daerah ini untuk tidak terpengaruh dan tetap bekerja secara profesional, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Bantahan gubernur ini merupakan bantahan secara terbuka yang disampaikan kepada jajaran Pemprov Lampung. Sebelumnya penegasan disampaikan Humas dan Protokol Pemprov Lampung.
Dalam upacara itu juga, gubernur minta ASN ikut menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya guna mewujudkan Lampung yang kondusif. Kemudian, lanjut Ridho, berkaitan penandatanganan pakta integritas bagi istri pejabat yang dilaksanakan awal pekan lalu, dimaksudkan untuk mempercepat wilayah bebas korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Di sisi lain, Gubernur Ridho juga menyinggung perlunya kewaspadaan menghadapi curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini, kepada jajaran aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI, agar hendaknya siap siaga dan mengantisipasi terjadinya bencana alam, seperti dilansir Harianlampung.
Dalam uraiannya lainnya, gubenur minta Kapolda, Danlanal, Danmarinir meningkatkan koordinasi guna mengamankan perairan di wilayah Lampung. "Karena ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membentuk poros maritim global," ingatnya. (*)
"Soal isu disharmonisasi antara gubernur, wagub, dan sekdaprov yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, saya tegaskan jika itu tidak benar," ujar Gubernur Ridho, saat menggelar upacara gabungan Fokorpimda di lingkungan Pemprov Lampung, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (19/1/2015).
Dalam sambutan yang dibacakan Sekdaprov Arinal Djunaidi itu, gubernur meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) di daerah ini untuk tidak terpengaruh dan tetap bekerja secara profesional, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Bantahan gubernur ini merupakan bantahan secara terbuka yang disampaikan kepada jajaran Pemprov Lampung. Sebelumnya penegasan disampaikan Humas dan Protokol Pemprov Lampung.
Dalam upacara itu juga, gubernur minta ASN ikut menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya guna mewujudkan Lampung yang kondusif. Kemudian, lanjut Ridho, berkaitan penandatanganan pakta integritas bagi istri pejabat yang dilaksanakan awal pekan lalu, dimaksudkan untuk mempercepat wilayah bebas korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Di sisi lain, Gubernur Ridho juga menyinggung perlunya kewaspadaan menghadapi curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini, kepada jajaran aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI, agar hendaknya siap siaga dan mengantisipasi terjadinya bencana alam, seperti dilansir Harianlampung.
Dalam uraiannya lainnya, gubenur minta Kapolda, Danlanal, Danmarinir meningkatkan koordinasi guna mengamankan perairan di wilayah Lampung. "Karena ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membentuk poros maritim global," ingatnya. (*)
