 |
| Adeham |
LAMPUNG - Pihak Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan proses pembebasan lahan tol Sumatera wilayah Lampung dimulai awal Februari 2015. Namun hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum menerima rencana induk (masterplan) megaproyek tersebut mulai dari Bakauheni, Lampung Selatan hingga Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Biaya pembebasan lahan itu sedikitnya menghabiskan anggaran sebesar Rp 356 miliar.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung, Adeham, mengaku, pemerintah provinsi belum mengantongi rute wilayah mana saja yang akan dibebaskan untuk jalur tol tersebut.
"Belum, kalau sekarang belum bisa, kan semuanya sudah bilang, Pak Gubernur bilang, titik-titiknya juga belum ada," kata Adeham, Jumat (9/1/2014).
Dijelaskan, Pemprov Lampung memang belum bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung. Sebab, dokumen perencanaan tol belum sampai di pemprov.
"Ya bagaimana, kan harus menunggu. Untuk persiapan seperti maping titik-titiknya, ya nanti. Ini saja belum di SK-kan. Kira-kira dua minggu lagi," jelas dia, seperti dilansir harianlampung.com.
Kendati demikian, lanjut Adeham, Pemprov Lampung secepatnya melakukan persiapan pembebasan lahan tol sepanjang 150 km dengan luas lahan kurang lebih 1.181 meter persegi itu. Untuk itu, Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Ditanya kesiapannya jika ditunjuk Gubernur Ridho Ficardo sebagai ketua tim persiapan pembebasan lahan tol, Adeham mengaku siap. "Tapi, jika melihat permasalahannya, pembebasan lahan tanggung jawab Asisten I Bidang Pemerintahan Tauhidi," jelas dia. (*)
