JAKARTA - Sejumlah kebijakan kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK, khususnya di bidang pangan, dinilai telah melanggar enam pilar kedaulatan pangan yang telah disepakati oleh organisasi petani sedunia via Campesina.
Peneliti Mantasa, Hayu Dyah Patria, menuding adanya sesat dalam pemikiran sejumlah kementerian soal kedaulatan pangan yang selama ini gencar dikampanyekan Jokowi.
"Kami prihatin dengan pemahaman tentang kedaulatan pangan di kalangan pejabat. Menyedihkan sekali," sebut Hayu, Selasa (30/12/2014).
Menurut Hayu yang pernah menerima penghargaan 'Satu Indonesia Award' ini, rencana penghapusan raskin, lalu merubahnya menjadi e-Money tak akan membuat rakyat berdaulat, namun semakin membuat rakyat bergantung pada pasar dan pada pemerintah.
"Skema berbagai kartu sakit itu, sudah terlihat itu untuk kepentingan perbankan. Jadi kedaulatan pangan yang selama ini mereka gembor-gemborkan sama sekali bukan kedaulatan pangan, tapi kedaulatan perbankan," sindirnya.
Hayu juga menyinggung paradigma swasembada pangan Kabinet Jokowi yang cenderung terjebak pada industrialisasi pertanian dengan mengabaikan pentingnya pertanian organik.
"Semuanya hanya paradigma lama, menggenjot produksi demi memenuhi kebutuhan pangan. tapi bagaimana caranya tidak dijelaskan dengan jelas, khawatirnya jatuhnya ya ke subsisdi pupuk kimia, pestisida, benih hibrida dan semacamnya," urainya, seperti dilansir skalanews.com.
Dirinya lantas berpesan agar Jokowi mengkaji kembali arti dari kedaulatan pangan. "Swasembada pangan berarti rakyat mendapatjkan makanan mereka dengan bermartabat," sindirnya lagi.
Sementara Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah, Sutarto mengaku kecewa dengan pemerintahan Jokowi yang ingin menghapus raskin lantas diganti dengan e-Money tanpa kajian mendalam.
"Kalau e-Money, belum tentu masyarakat penerimanya mau berbagi dengan warga lain yang senasib. Selama ini, Raskin meski penerimanya sudah ditentukan, tapi masyarakat penerimanya mau berbagi dengan sadar,"sambungnya. (*)
