 |
| UJI COBA: Walikota Bandar Lampung Drs. H. Herman HN, MM., Dirut PT. Pracico Multi Finance Teddy Agustiansyah, Komisaris Utama BRT H. Toni Eka Candra dan Direktur BRT I Gede Jelantik, saat mencoba BRT./net |
BANDARLAMPUNG – Akhirnya, pihak konsorsium Bus Rapid Transit (BRT) Trans Bandarlampung dapat bernafas lega. Pasalnya, retribusi menginap di terminal yang ancar-ancarnya akan diterapkan juga bagi BRT, gugur.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung belum bisa menerapkannya, dengan alasan penarikan retribusi tersebut tidak tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU), serta ketidakmampuan BRT untuk membayar retribusi itu. Semula, retribusi menginap tersebut dikeluarkan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandarlampung sebesar Rp5 ribu, yang juga berlaku bagi perusahaan otobus (PO) lainnya di terminal.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung belum bisa menerapkannya, dengan alasan penarikan retribusi tersebut tidak tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU), serta ketidakmampuan BRT untuk membayar retribusi itu. Semula, retribusi menginap tersebut dikeluarkan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandarlampung sebesar Rp5 ribu, yang juga berlaku bagi perusahaan otobus (PO) lainnya di terminal.
"Tidak ada perjanjiannya retribusi menginap sebesar Rp5 ribu itu dalam MoU," tutur Walikota Bandarlampung Herman HN, usai menggelar rapat koordinasi khusus dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung di gedung Semergo, Selasa (13/11/2012).
Namun demikian, menurut dia, ke depan pihaknya akan tetap memberlakukan retribusi menginap itu, yang juga berlaku bagi pemilik kendaraan atau pihak PO lainnya.
"BRT ini kan tanpa subsidi. Pihak konsorsium sudah menolong kita, sudah bantu kita. Nanti kalau pihak konsorsium sudah mampu (keuangannya) kemungkinan akan kita terapkan. Kalau sekarang kan (BRT) masih terbilang merugi," tukas walikota.
Pihak pemkot, lanjut Herman HN, masih akan menunggu kepastian anggaran dari pihak konsorsium BRT, terkait akan adanya penarikan retribusi terminal bagi BRT tersebut.
"Kita akan lihat dulu, sampai keuangannya (BRT) banyak dulu. Kalau untuk saat ini belum bisa diterapkan (retribusi menginap)," tukasnya. Herman HN mengatakan, keberadaan BRT ini untuk kepentingan masyarakat banyak.
BRT ini merupakan salah satu program unggulannya. "Kita tidak bisa memberhentikan pengoperasian BRT ini di tengah jalan. Karena ini untuk kepentingan bersama. Kalau berhenti, program saya enggak jalan dong. Secara bertahap akan kita maksimalkan adanya BRT ini,” janji orang nomor satu di Bandarlampung ini.
Terkait pembangunan halte BRT yang belum sepenuhnya dilakukan, menurut Herman HN, pemkot bersama Dishub akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk pembangunan halte ini.
"Secara bertahap akan kita bangun (halte) yang bekerjasama dengan pihak swasta. Kemudian kita juga masih menunggu bantuan dari Kementerian Perhubungan RI, terkait bantuan pembangunan halte BRT ini," pungkas walikota. (eka/fik)
Terkait pembangunan halte BRT yang belum sepenuhnya dilakukan, menurut Herman HN, pemkot bersama Dishub akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk pembangunan halte ini.
"Secara bertahap akan kita bangun (halte) yang bekerjasama dengan pihak swasta. Kemudian kita juga masih menunggu bantuan dari Kementerian Perhubungan RI, terkait bantuan pembangunan halte BRT ini," pungkas walikota. (eka/fik)
