JAKARTA – Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang sempat terhambat, akan berjalan kembali. Tim 7 yang ditugaskan untuk melakukan kajian pada jembatan penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini telah memberikan laporan kemarin (6/11/2012).
Untuk diketahui, progress JJS terhambat karena perbedaan pendapat Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan Menteri Keuangan Agus Martowardodjo. Hatta berpendapat feasibility study (uji kelayakan) pembangunan JSS bisa dikerjakan swasta. Sementara Agus harus menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan alasan sangat berisiko jika dikerjakan swasta.
Namun, rapat koordinasi Kementerian di ruang Graha Sawala Kemenko Perekonomian, yang dipimpin langsung Menteri Perekonomian Hatta Rajasa pukul 09.00 WIB kemarin menghasilkan progress yang lebih baik.
Seperti diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Lampung di Jakarta, Theresia. Bahwa rapat koordinasi tersebut menghasilkan keputusan yang berkontribusi baik terhadap percepatan pembangunan JSS. Tim 7 sepakat bahwa sumber pendanaan pembangunan mega proyek JSS akan dilimpahkan pada pihak swasta. Terlebih telah dicapai kesepakatan bahwa pelaksanaan uji kelayakan JSS ditargetkan rampung pada 2013.
Seperti diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Lampung di Jakarta, Theresia. Bahwa rapat koordinasi tersebut menghasilkan keputusan yang berkontribusi baik terhadap percepatan pembangunan JSS. Tim 7 sepakat bahwa sumber pendanaan pembangunan mega proyek JSS akan dilimpahkan pada pihak swasta. Terlebih telah dicapai kesepakatan bahwa pelaksanaan uji kelayakan JSS ditargetkan rampung pada 2013.
’’Hasil rapatnya sangat positif. Ditargetkan feasibility study JSS selesai pada 2013. Dalam proses pelaksanaan pembangunan JSS, tentunya pihak inisiator, yaitu konsorsium yang terdiri dari Pemprov Lampung, Pemprov Banten dan PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) tidak bisa dilupakan. Karena merekalah yang menggagas pembangunan JSS tersebut. Jadi sudah semestinya pihak swastalah yang harus diberikan kewenangan untuk menangani pembangunan JSS,’’ jelas Theresia.
Serupa dengan penuturan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, selaku Tim Tujuh.
’’JSS jalan terus menggunakan swasta. Apapun risikonya akan kita bahas nanti,’’ ungkap Djoko Kirmanto, usai rapat koordinasi. Menteri Koodinator Perekonomian Hatta Rajasa memastikan akan menggunakan BUMN untuk turut serta dalam pembangunan JSS. BUMN tersebut, nantinya akan bekerjasama dengan tim inisiator.
’’Saya jelaskan bahwa APBN akan tetap kita bangun non-APBN. Merupakaan kawasan yang terintegrasi, bukan jembatan saja. Tapi dengan kawasan,’’ ujar Menteri Perekonomian Hatta Rajasa.
’’JSS jalan terus menggunakan swasta. Apapun risikonya akan kita bahas nanti,’’ ungkap Djoko Kirmanto, usai rapat koordinasi. Menteri Koodinator Perekonomian Hatta Rajasa memastikan akan menggunakan BUMN untuk turut serta dalam pembangunan JSS. BUMN tersebut, nantinya akan bekerjasama dengan tim inisiator.
’’Saya jelaskan bahwa APBN akan tetap kita bangun non-APBN. Merupakaan kawasan yang terintegrasi, bukan jembatan saja. Tapi dengan kawasan,’’ ujar Menteri Perekonomian Hatta Rajasa.
Karenanya, Hatta menjelaskan dalam waktu dekat ini akan mengundang inisiator yang akan membentuk suatu pola kerja sama yang baik dengan melibatkan BUMN. Hatta berharap, dengan adanya keputusan tanpa APBN maka feasibility study serta kerjasama antara BUMN dengan inisiator dapat segera terlaksana.
’’Tadi sudah ada kejelasan yang baik, baik inisator, maupun dua provinsi tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada tim kepada dewan pengarah untuk merumuskan dan mereka menerima keputusan apapun,’’ ujar Hatta.
’’Tadi sudah ada kejelasan yang baik, baik inisator, maupun dua provinsi tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada tim kepada dewan pengarah untuk merumuskan dan mereka menerima keputusan apapun,’’ ujar Hatta.
Dalam rapat juga dibahas pembangunan Koridor Sumatera secara menyeluruh. Pertama, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke. Kedua, jalur kereta api khusus batu bara di Sumatera Selatan. Dan ketiga, pembangunan JSS.
Rakor dihadiri, menteri koordinator perekonomian, menteri perhutanan, menteri ESDM, menteri PU, menteri BUMN, menteri keuangan, menteri perhubungan, menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri PPN/Bappenas, dan seskab.
Selain itu, ada juga Gubernur Provinsi Sumatera utara, Sumatera Selatan, Banten, Komisaris Utama dan Dirut PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Rajawali Asia Resource, dan PTPN III. Dari Lampung, diwakili Kepala Kantor Perwakilan Lampung di Jakarta, Theresia. (lan/okz)
Selain itu, ada juga Gubernur Provinsi Sumatera utara, Sumatera Selatan, Banten, Komisaris Utama dan Dirut PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Rajawali Asia Resource, dan PTPN III. Dari Lampung, diwakili Kepala Kantor Perwakilan Lampung di Jakarta, Theresia. (lan/okz)
