BANDARLAMPUNG - Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia (BI) Lampung Tengah mengkaji sistem terbaru bernama Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan tingkat inflasi dan sebagai bentuk transparansi harga terutama komoditas pangan.
Manager Unit Kajian Ekonomi KPB BI Lampung Haryanto menuturkan dengan sistem tersebut harapannya masyarakat dan pelaku usaha dapat melihat harga-harga komoditas secara transparan. ’’Kan selama ini mereka (masyarakat dan pelaku usaha) berperan dalam pembentukan inflasi. Kalau informasinya transparan, kemudian bisa diakses semua pelaku ekonomi seperti pelaku usaha kecil atau petani maka mereka akan tahu berapa seharusnya mereka menjual komoditas mereka,’’ jelasnya.
Seperti petani, lanjut Haryanto, tidak akan terburu-buru menjual hasil produksinya. Karena mereka (petani) tahu harga secara nasional. Haryanto mengatakan PIHPS nantinya merupakan suatu sistem yang terintegrasi mengenai harga, sehingga bisa tercipta ekpektasi harga. Rencananya, sistem ini akan diintegrasi dan di koordinasikan ke semua daerah di Lampung. ’’Ini kaitannya pada perdagangan antar daerah. Pada saat harga transparan nanti bisa saling interaksi antar daerah. Baik distribusinya, jadi kondisi surplus bisa diketahui,’’ urainya.
Berkenaan dengan bentuk sosialisasinya, Haryanto mengatakan usai kajian PIHPS akan disosialisasikan kepada setiap daerah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan stakeholder terkait. ’’Semua stakeholder terkait akan digandeng, harapannya semua pihak bisa mengakses,’’ ungkap dia. Dijelaskan, isu ini sudah diangkat bersama tim pengawas inflasi daerah juga. Harapannya dari hasil kajian ini bisa menghasilkan system yang dapat mendukung pengendalian inflasi.
Berkenaan dengan dampak negatifnya terhadap tengkulak. Haryanto menjelaskan sudah saatnya tengkulak dapat lebih care (peduli) terhadap petani. Karena, menurutnya, petani bukan lah pihak yang tidak harus diberdayakan. ’’Dengan sistem yang terbentuk, mereka (pedagang, tengkulak) bisa lebih fair lagi. Serta sistem perdagangan dan jalur distribusi perdagangan antar daerah bisa lebih harmonis lagi,’’ tuntasnya.
Demikian juga diungkapkan Ketua Tim Ekonomi Moneter PW BI Lampung Nunu. Menurutnya rencana sistem terbaru bernama PIHPS ini merupakan amanah dari hasil rapat koordinasi nasional dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya langsung melakuan kajian bagaimana tatacara penerapan sistem ini. “Kita tahu inflasi itu terbentuk salah satunya karena adanya ekspektasi masyarakat yang terlalu berelebihan. Kalau ada informasi yang jelas mengenai harga komoditas pangan, atau tidak ada asimetri, masyarakat tidak akan memiliki ekspektasi yang berlebihan,” jelasnya.
Menurutnya, ada 380 komoditas yang masuk dalam perhitungan inflasi. Seperti daging, beras, sayuran, kopi, temepe, sayuran. Kemudian ada yang administer seperti minyak, bbm, harga transportasi antar daerah, dan biaya anak sekolah.
Diberitahukan, dalam waktu dekat akan digelar pula rapat koordinasi wilayah (rakoorwil) untuk daerah Sumtera di Medan tentnang perpindahan arus barang. “Mungin diantaranya akan membahas tentang PIHPS. Seperti apa yang akan kita tampilkan ke masyarakat,” pungkasnya.(eka/niz)
