JAMBI – Selain Korea, Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) tertarik untuk membiayai proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Namun, Pemerintah tidak ingin pembangunan JSS menggunakan dana pinjaman, melainkan berasal dari peran serta BUMN berkerjasama dengan pihak swasta.
’’Kalau JBIC, itu utang lagi, masa mau utang terus. Kalau ada swasta dan gabungan dari BUMN kenapa tidak, masa mau utang,’’ ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, usai meresmikan Jembatan Muara Sabak di Tanjung Jabung Timur, Jambi, Senin (22/10).
Menurut Hatta, jika pembangunan proyek JSS dibiayai dengan menggunakan dana pinjaman luar negeri maka akhirnya akan menggunakan APBN. Sementara dalam membangun JSS ini tidak mungkin menggunakan dana APBN, pasalnya masih banyak alokasi lain yang membutuhkan dana APBN. ’’Kalau utang berarti APBN lagi pembiayaannya dan itu terlalu besar kita masih memerlukan prioritas lain, seperti irigasi untuk pertanian, infrastruktur jalan dan untuk infrastruktur yang lainnya,’’ tuturnya.
Hatta menjelaskan nantinya JSS bukan hanya sekadar jembatan tapi di sana juga akan dibangun sebuah kawasan ekonomi khusus. ’’Kalau hanya jembatan saja tidak menarik. Kita ingin mengembangkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri yang terpadu dan jembatan sehingga ada pusat pertumbuhan baru,’’ jelasnya. JSS pun ditargetkan mulai groundbreaking pada 2014. Proyek jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera itu rencananya menelan dana sedikitnya Rp100 triliun.
Di sisi lain, Hatta juga menjelaskan bahwa pembangunan Infrastruktur sebaiknya mengikutsertakan peran swasta dalam negeri serta pemerintah daerah seperti yang dilakukan oleh Pemkab Tanjung Jabung yang membangun jembatan muara sabak yang membelah sungai Batang hari. ’’Apa yang dilakukan oleh Pemkab Tanjung Jabung ini juga harus diikuti oleh pemerintah daerah lainnya sehingga pembangunan infrastruktur tersebut tidak sepenuhnya mengadakan pinjaman,’’ tegasnya.
Hatta menjelaskan, pemerintah akan memberikan dukungan penuh bagi daerah yang mengembankan pembangunan infrastruktur secara cepat. Dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pemerintah akan berupaya untuk memeratakan kue pembangunan dari Aceh hingga ke Papua. Menurut Hatta, MP3EI mampu mengantisipasi pemerataan pembangunan dengan enam koridor.
’’MP3EI menciptakan pusat-pusat pertumbuhan agar pembangunan itu merata, tidak hanya di Jawa. Kita dorong ke daerah Timur, ke semua koriodor kita. Dan, ini hasilnya cukup baik,’’ kata Hatta. Menurut Hatta, investasi sekarang yang selama ini dominan di Jawa ternyata tidak lagi dominan di Jawa. ’’Tidak dominan lagi di Jawa, sudah kurang dari 50 persen,’’ kata Hatta.
Yang penting, menurut Hatta Rajasa, infrastruktur juga harus dibangun karena itu menjadi kunci. Dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur ini pemerintah juga akan terus mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Pelabuhan Belawan, Tanjung Mas, Tanjung Perak serta pelabuhan di Indonesia bagian timur untuk menjadi pelabuhan Internasional.
’’Bayangkan jika semua pelabuhan di Indonesia menjadi pelabuhan yang besar bertaraf internasional maka berapa container dan kapal yang akan singgah. Tentu ini akan menyumbang devisa yang sangat besar kepada negara,’’ tegasnya.
Sementara mengenai pertumbuhan ekonomi yang belum berdampak pada sektor riil, Hatta mengatakan bila makroekonomi Indonesia yang baik, akan menyeret sektor riil. ’’Kita memang memperhatikan sekali sektor riil kita, karena di situ juga penting untuk dilakukan pemerataan kue pembangunan ini,’’ tuturnya.
Namun, Hatta mengakui ada kendala dalam melakukan pemerataan pembangunan, antara lain birokrasi. ’’Ada kendala, makanya harus ada reformasi birokrasi. Ya, karena itu. Kita perbaiki birokrasinya,’’ pungkasnya. (net/niz)
