Bappenas Banjir Usulan Program Pembangunan - MEDIA ONLINE

Hot

Monday, October 22, 2012

Bappenas Banjir Usulan Program Pembangunan


MESUJI – Kondisi pembangunan yang masih memprihatinkan di Kabupaten Mesuji, mulai membuka mata pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan turunnya rombongan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke kabupaten pecahan Tulangbawang tersebut.

Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Bappenas, Adhi Putra Alfian mengungkapkan, peninjauan secara langsung ini dilakukan untuk mengetahui dan melihat kebutuhan yang memang sangat urgen di Kabupaten Mesuji.

“Apa yang sangat dibutuhkan oleh Mesuji di tahun 2013 mendatang, akan kami bawa ke pusat. Serta mendengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat Mesuji ke depannya,” ujar Adhi yang juga ketua rombongan Bappenas, saat beraudiensi dengan Bupati Mesuji Khamamik di rumah dinas bupati setempat, Jumat (19/10) lalu.

“Kami juga hadir di sini (Mesuji) guna meninjau secara langsung apa yang menjadi skala prioritas Kabupaten Mesuji. Karena selain dari Bappenas, kami juga tergabung sebagai tim yang khusus untuk menjadi pemandu Provinsi Lampung, dalam pengajuan prioritas pembangunan, khususnya di Kabupaten Mesuji,” lanjutnya.

Adhi menegaskan banyak hal yang harus dibenahi di kabupaten ini. Hal ini, menurutnya, butuh penanganan prioritas dari sejumlah kebutuhan yang diperlukan masyarakat. “Dibuatkan skala prioritas pembangunan Mesuji. Jika tidak ada skala prioritas, maka pembangunan Mesuji ke depan akan dibawa kemana,” tukasnya.

Tim Bappenas yang turut hadir yakni Asisten Deputi Peranserta Masyarakat Kedeputian SDM Kementerian UKM Afrizal; mewakili Direktur Transportasi Bappenas, Petrus Sumarsono; dan Agusdin Pulungan dari Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia.

Adhi menambahkan bahwa tidak mudah mensinergikan perencanaan pembangunan tingkat pusat dan daerah. “Atas dasar itulah, kita perlu turun langsung dan melihat kondisi riil ini,” ujarnya.

Sementara, Bupati Mesuji Khamamik membeberkan berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, rusaknya infrastruktur dan minimnya pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan yang banyak rusak dan tidak laik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

“Sebagai daerah otonomi baru (DOB), Mesuji memiliki persoalan yakni kemiskinan dengan indikator rumah-rumah yang tidak laik huni dan pendapatan warga. Kemudian buruknya infrastruktur di Mesuji. Sarana dan prasarana jalan masih sangat minim, termasuk jalan utama menuju ibukota Mesuji ini,” ungkapnya.

Selanjutnya, mengenai pasar-pasar tradisional termasuk pasar kalangan di Mesuji masih butuh bantuan agar layak dijadikan tempat transaksi jual beli. Di bidang pendidikan, masih menurut Khamamik, sekitar 65 persen gedung sekolah kondisinya rusak berat. “Dari jumlah SD 115 dan sekolah SMP berjumlah 25 sekolah, hampir 80 persen rusak berat. Ini sangat butuh perhatian. Karena rata-rata gedung tersebut peninggalan transmigrasi tahun 1982 dan belum pernah direhab,” ujar bupati.

Di bidang kesehatan, Khamamik mengatakan bahwa di Kabupaten Mesuji belum memiliki rumah sakit umum daerah ( RSUD). “Kami sudah ajukan ke pemerintah pusat agar dibangun rumah sakit, tapi sampai saat ini belum ada realisasi. Kita hanya dapat bantuan rumah sakit bergerak. Padahal kita sudah siapkan lahan 5 ha,” tukasnya.

Menurut Khamamik, apapun bantuan yang nanti akan diberikan pemerintah pusat sangatlah berguna bagi kemajuan pembangunan di Mesuji. “Kami sebagai kabupaten baru pasti sangat membutuhkan,” katanya.

Kepala Bappeda Mesuji Sukarman menambahkan bahwa dari indeks pembangunan manusia (IPM) , kabupaten ini terendah setelah Kabupaten Tulangbawang Barat. Namun anehnya, kata dia, Mesuji tidak termasuk katagori daerah miskin versi Bappenas. “Padahal, faktanya Mesuji Miskin. Mungkin saat masih bagian kabupaten induk, yakni Tulangbawang, kepala daerahnya alergi dengan sebutan miskin. Jadi Mesuji tidak dilaporkan sesuai dengan fakta,” terangnya.

Pemkab Mesuji sangat menaruh harapan yang besar kepada rombongan Bappenas, sehingga infrastruktur jalan maupun jembatan dapat diperbaiki; rumah yang tidak laik huni milik warga pasar menjadi laik huni, pembangunan pasar tradisional; pembinaan berbentuk penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Apa saja yang akan diberikan kepada Mesuji oleh Bappenas, maka siap kami terima. Potensi pertanian 9000 ha masih belum termanfaatkan secara maksimal. Karena lahannya berupa rawa dan gambut,” pungkas Khamamik. (gan/fik) 

Post Top Ad