LAMPUNG ONLINE - Hari ini Badan Reserse Kriminal Mabes Polri memeriksa mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (Dirut PLN) Dahlan Iskan, terkait kasus tender bahan bakar minyak (BBM) dari PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI).
Dahlan memenuhi panggilan dan mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri bersama penasehat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra. Dahlan menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
"Diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana pengadaan BBM high speed diesel (HSD) PLN tahun 2010," kata Yusril melalui pesan singkatnya, Senin (22/6/2015).
Yusril mengatakan saat pengadaan BBM high speed diesel (HSD) PLN tahun 2010, Dahlan menjadi Dirut PLN. Namun ia mengaku belum mengetahui siapa tersangka dalam kasus TPPI.
"Belum jelas siapa yang menjadi tersangka dalam perkara ini atau memang tersangka belum ditetapkan,” ujarnya, seperti dilansir Tempo.
Yusril menjelaskan kasus itu melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Seperti diberitakan, PLN membuka tender pengadaan bahan bakar minyak jenis solar HSD sebanyak 1,3 -1,5 juta kiloliter per tahun untuk memenuhi kebutuhan pembangkit di tujuh lokasi. Di antaranya Tanjung Priok, Jakarta Utara; Muara Karang, Jakarta Utara; Tambak Lorok, Jawa Tengah; Muara Tawar, Jawa Barat; Gresik, Jawa Timur; Belawan, Sumatera Utara; dan Grati, Jawa Timur.
Adapun kontrak pengadaan akan terjalin selama empat tahun, yakni 2010 hingga 2014. Kala itu sebagian besar kebutuhan BBM ke PLN dipasok PT Pertamina (Persero) melalui kontrak eksklusif sebagai bagian sinergi antar-BUMN, sementara sisanya dilakukan melalui tender terbuka.
Salah satu pemenang tendernya adalah TPPI. Namun PLN akhirnya memutuskan kontrak pasokan BBM dari TPPI untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan. Sebab, kilang TPPI berhenti beroperasi.
Volume kontrak dengan TPPI sebesar 300 ribu kiloliter HSD per tahun hingga 2014. Oleh sebab itu, PLN mengalihkan pasokan BBM dari TPPI ke Shell. (*)
