LAMPUNG - Adanya penurunan dana bagi hasil minyak dan gas (migas) sekitar Rp73 miliar untuk tahun 2015 dan sebesar Rp115 miliar untuk tahun 2014, Pada tahun anggaran 2015 ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengaku mengalami defisit anggaran.
Akibatnya, pemprov berutang kepada 15 pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp600 miliar. Salah satunya utang kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus yang mencapai Rp30 miliar.
Karena kekurangan uang untuk pembangunan itu, pemprov sedang memikirkan upaya mencari pinjaman lunak ke pemerintah pusat dan luar negeri. Penyebabnya, dana bagi hasil dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan proyeksi target pendapatan daerah. Juga penerapan efisiensi anggaran Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Hal itu diungkapkan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo kepada pers, saat pemaparan 'Refleksi Setahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung', di Ruang Abung, Balai Keratun, Bandar Lampung, Rabu (3/6/2015).
"Target APBD kita agak miss, tidak sesuai. Kita akan semaksimal mungkin menutupi utang itu, dengan tidak meninggalkan atau mengesampingkan kinerja pembangunan Pemprov Lampung," ujarnya.
Menurut Ridho, akibat defisit ini, visi misi gubernur dan wakil gubernur Lampung saat kampanye satu tahun lalu belum bisa berjalan maksimal. Terutama program infrastruktur jalan dan jembatan.
"Kepemimpinan kita diawali dengan defisit. Kita belum banyak berbuat. Infrastruktur kita memang dalam keadaan darurat. Tapi, yakin kita akan perbaiki bertahap," ujar gubernur yang diusung Partai Demokrat, PKS dan beberapa partai kecil lainnya,seperti dilansir Harianlampung.
Dipaparkan Ridho, untuk memperbaiki infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemprov Lampung, setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp4 triliun. Namun, tahun 2014 dan 2015 baru bisa disiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemprov berupaya mencari alternatif dengan cara mencari pinjaman lunak. Di antaranya telah berkoordinasi dengan Pusat Investasi Pemerintah, Bappenas, JICA, serta pinjaman dari luar negeri untuk daerah.
"Semua baru alternatif pemikiran, kita belum melangkah jauh. Kita cari tahu dulu mana yang akan menguntungkan," kata Ridho. (*)
