 |
| Herman HN |
BANDAR LAMPUNG - Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengultimatum apabila ada petugas di kelurahan setempat yang meminta biaya administrasi, dalam pengurusan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan keperluan warga lainnya, lurahnya akan dicopot dari jabatannya.
"Jika kedapatan meminta biaya ke masyarakat, lurahnya akan saya copot," kata Herman HN, Rabu (20/5/2015).
Dia menyatakan harus bersikap tegas karena sudah banyak keluhan dari masyarakat tentang pungutan liar (pungli) di kelurahan. Para staf kelurahan ini, menurut wali kota, berdasarkan keluhan warga, tidak segan-segan meminta bayaran dengan alasan biaya administrasi kepada masyarakat yang hendak membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
"Saya tegaskan lagi kepada masyarakat, untuk membuat SKTM itu gratis tanpa biaya," ujar Herman HN.
Wali kota menegaskan, lurah jangan sampai ada yang meminta bayaran kepada masyarakat. Kalau kedapatan masih ada yang meminta bayaran, pihaknya tidak akan segan-segan memberhentikannya.
Ia kembali mengingatkan para lurah di Bandar Lampung untuk selalu proaktif dan mendengar keluhan warganya, jangan hanya duduk di belakang meja saja.
"Saya minta lurah proaktif, bagaimana rakyat yang ada di kelurahannya aman, tenteram dan sejahtera. Lurah juga harus rajin turun ke bawah, jangan duduk saja di kantor, lihat rakyatnya di bawah," imbau Herman HN.
Sebagai aparatur negara, wali kota mengingatkan lurah harus turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakat sekitarnya, sebab lurah dibayar dari pungutan pajak masyarakat sehingga harus bekerja dengan baik, seperti dilansir Harianterbit.
"Kalau memang tidak sanggup jadi lurah, bilang ke saya, biar saya cari gantinya," kata Herman HN.
Wali kota juga mengingatkan, untuk pelaksanaan Program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang tidak aktif pun lurah setempat akan dicopot, jangan sampai lingkungan masyarakat tidak aman karena ketidakaktifan Siskamling itu. (*)
