 |
| Badri |
LAMPUNG - Bakal calon wali kota Bandar Lampung yang berprofesi sebagai sopir angkot, Badri, merasa terbenani atas keputusan Partai Demokrat Lampung yang meminta biaya survei kepada bakal calon kepala daerah (Balonkada) yang nilainya mencapai Rp150 juta per kabupaten/kota. Menurut dia, biaya yang ditetapkan sangatlah besar.
"Saya merasa berat jika biaya survei dibebankan kepada saya khususnya. Meskipun itu sifatnya sokongan," kata Badri. Menurutnya, dia mendapat informasi untuk yang calon wali kota Bandar Lampung diminta Rp 35 juta per calon, Selasa (5/5/2015).
"Saya diminta Rp 35juta, dari mana saya duit sebesar itu. Saya mencalonkan diri berasal dari niat hati yang tulus, tanpa politik uang," ujar Badri.
Sebelumnya, para balonkada yang mendaftar di Partai Demokrat Lampung dibebankan biaya survei yang nilainya mencapai Rp150 juta per kabupaten/kota. Hal ini dikatakan Ketua Bidang Eksternal DPD Partai Demokrat Lampung, Nerozely Agung, saat ditemui di ruang Komisi 1 DPRD Lampung.
"Kita sudah melakukan MoU pekan lalu dan mereka sudah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan survei calon dari Partai Demokrat, serta biaya yang disetujui SMRC per daerah Rp150 juta," jelasnya.
Nerozely mengatakan, mengenai biaya pihaknya menyerahkan kepada masing-masing bakal calon yang mendaftar ke Partai Demokrat dan menyesuaikan dengan kemampuan calon.
"Nanti mereka sokongan untuk biaya survei tersebut, dan bisa saja DPD Partai Demokrat yang akan menalangi biaya survei terlebih dahulu. Kemudian setelah turun rekomendasi, maka calon yang mendapat rekomendasi dari DPP akan mengembalikan biaya survei tersebut," terangnya, seperti dilansir Lampost.
Kemudian, lanjut Nero, Partai Demokrat Lampung akan memakai tenaga lembaga survei dari Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) yang sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Selanjutnya, tim survei sudah mulai terjun ke lapangan," jelas Nero. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Partai Demokrat bertujuan untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas bakal calon kepala daerah tersebut.
"Agar, ketika partai menentukan dan menetapkan calon akan sesuai dengan harapan masyarakat," tegasnya. (*)
