BANDAR LAMPUNG – Sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, meminta pihak penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional itu aktif melakukan sosialisasi hingga ke masyarakat.
“Sosialisasi mengenai program ini harus dilakukan hingga ke masyarakat, karena pengetahuan mengenai program baru itu masih sangat minim,” kata Wira, seorang peserta yang berobat di RS Bumi Waras Bandar Lampung, Rabu (13/5/2015).
Menurut dia, selama ini informasi mengenai program BPJS masih di kalangan pelaksana di rumah sakit dan fasilitas kesehatan (faskes) lainnya, sedangkan di masyarakat cenderung tidak mendapatkannya.
“Saya harap BPJS Bandar Lampung turun dan aktif melakukan sosialisasi hingga ke masyarakat sehingga tidak menyulitkan saat mengurus ke faskes,” ujarnya. Wira juga berharap informasi mengenai berbagai tanggungan serta pembiayaannya dapat diberikan secara detil, sehingga tidak menimbulkan salah paham bagi peserta dengan faskes di tingkat I maupun II.
Hal serupa dikatakan oleh peserta lainnya, Sulastri. Menurut dia, informasi mengenai BPJS lebih banyak didapatkan pada loket di tiap rumah sakit. “Kalau kita tidak berobat ke rumah sakit pasti tidak mengetahui layanan atau pemanfaatan program BPJS ini,” uajrnya.
Terkait pembiayaan yang menggunakan sistem INA CBGs, sejumlah peserta BPJS Kesehatan di Kota Bandar Lampung belum memahami sistem tersebut.
“Saya tidak tahu, belum pernah dapat informasinya,” ujar Rimba W, seorang peserta BPJS Kesehatan Kota Bandar Lampung. Menurut dia, selama ini belum pernah mendapatkan informasi tersebut, karena setiap berobat langsung ke loket pelayanan BPJS yang ada di tiap rumah sakit.
“Soal sistem pembayaran tidak tahu kalau menggunakan sistem INA CBGs yang pengaturan biaya dilakukan oleh pihak rumah sakit,” ujarnya. Selama ini BPJS belum pernah mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak mengetahui hal tersebut.
Rimba berharap ke depan BPJS Bandar Lampung bisa mensosialisasikan seluruh informasi terkait program JKN bagi masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya di rumah sakit saja.
Senada dikatakan warga dan peserta BPJS lainnya, Maulida, yang menyebutkan jika sistem BPJS dinilai lebih panjang prosesnya sehingga menyulitkan peserta.
“Jangankan sistem pembayaran, soal pengurusan berobat saja sudah buat pusing dan gak ada penjelasan melalui sosialisasi,” jelasnya, seperti dilansir Globalnews.
Maulida berharap BPJS dapat meningkatkan sosialisasi terkait program JKN itu kepada masyarakat luas, serta menjalin kerjasama yang baik dengan fasilitas kesehatan (faskes) I dan seterusnya, sehingga mereka dapat dan turut serta dalam mensosialisasikan aturan-aturan yang berlaku.
“Kalau ada tanggungan biaya saya tidak tahu, tapi kalau naik kelas perawatan kami tetap dikenakan biaya tambahan,” ujar Maulida. (*)
