LAMPUNG - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun ini, Panglima TNI Jenderal Moeldoko kembali mengingatkan prajurit untuk tidak terlibat politik praktis.
"Saya akan memberikan sanksi tegas kepada prajurit yang melanggar perintah terlibat dalam politik praktis," kata Moeldoko, pada kunjungan kerja ke Markas Korem 043/Garuda Hitam Lampung, Selasa (19/5/2015).
Panglima TNI dalam pengarahan kepada ratusan prajurit TNI dari tiga angkatan, yakni Angkatan Darat, Udara, dan Laut itu, menyebutkan godaan untuk terjun dan terlibat dalam politik praktis menjelang pilkada rentan terjadi di sejumlah daerah.
Bahkan hal tersebut, lanjutnya, pernah terjadi pada pemilihan umum sebelumnya. Karena itu, menurutnya, TNI akan memberikan sanksi administratif secara tegas bagi prajurit yang terlibat politik praktis.
"Sanksi itu termasuk penurunan pangkat jika terbukti terlibat pada kegiatan politik praktis," ujar Panglima TNI.
Jenderal Moeldoko dalam kesempatan itu menjanjikan perbaikan kesejahteraan bagi prajurit TNI, termasuk pelindungan penuh bagi seluruh prajurit dan keluarganya di bidang kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Jenderal Moeldoko juga menjanjikan kenaikan remunerasi sebesar 50-60 persen dapat dinikmati pada Juni 2015.
Selain mengunjungi Markas Korem 043/Garuda Hitam, Jenderal Moeldoko juga memberikan kuliah umum di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung, seperti dilansir Merdeka.
Panglima TNI berada di Lampung merupakan bagian kunjungan kerja ke sejumlah markas komando di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Panglima juga akan mengunjungi Bengkulu dalam rangkaian kunjungan kerja ini. (*)
