 |
| ilustrasi |
LAMPUNG - Terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Komisi C DPRD Pesisir Barat, dua kepala sekolah (kepsek) yang diduga menjadi korban pemerasan, dipanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Arif Usman, Sabtu (16/5/2015).
Mewakili Kepala Dinas Dikbud Pesisisr Barat, Marzuki, Arif mengatakan jika pihaknya telah memanggil Kepala SMA Negeri 1 Pesisir Selatan dan SMK Negeri 1 Ngambur. Pemanggilan itu terkait beredarnya informasi tentang pemerasan yang dilakukan Komisi C DPRD Pesisir Barat, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sekolah bersangkutan.
"Kami sudah mengklarifikasi kebenaran isu yang melibatkan lembaga DPRD Pesisir Barat. Kepala sekolah terkait tidak membenarkan adanya pemerasan atau pun pemaksaan kehendak, untuk memberikan sejumlah uang kepada dewan. Tapi untuk kunjungan (Komisi C) itu, memang diakui, ada," jelas Arif Usman.
Sementara itu, sejak berita dugaan pemerasan yang dilakukan Komisi C DPRD Pesisir Barat beredar luas, termasuk di media online dan media sosial, sejumlah anggota DPRD setempat resah. Bahkan ada pihak yang mengancam dan menyudutkan pemberitaan melalui rilis BlackBerry Messenger (BBM).
Selain itu, seorang anggota Komisi C tersebut pada Kamis (14/5/2015), menyanggah pemberitaan melalui BBM. Ia menyebut, isu yang beredar merupakan berita murahan yang disebarkan untuk menyudutkan DPRD.
"Itu cuma gosip, kami (Komisi C) sudah memanggil kepala sekolah yang saya lupa namanya, dan kepala sekolah itu sudah meminta maaf," jelasnya.
Terpisah, seorang anggota DPRD setempat juga mengaku mengetahui bahwa pada Rabu (13/5/2015), Komisi C tersebut melakukan sidak ke SMPN 2 Pesisir Tengah.
"Di sana mereka menanyakan terkait dana BOS yang masuk. Selain menemui kepala sekolah, mereka juga menanyakan keberadaan bendahara sekolah setempat. Untuk keperluannya, saya tidak mengetahui," ujar sumber yang tidak ingin namanya ditulis, seperti dilansir Harianlampung.
Membenarkan
Sebelumnya diberitakan, seorang anggota DPRD Pesisir Barat dan seorang dewan guru di SMAN I Pesisir Selatan, membenarkan informasi miring tentang Komisi C yang beredar luas di masyarakat melalui pesan singkat atau short message service (SMS) dan BBM.
Sebelumnya diberitakan, seorang anggota DPRD Pesisir Barat dan seorang dewan guru di SMAN I Pesisir Selatan, membenarkan informasi miring tentang Komisi C yang beredar luas di masyarakat melalui pesan singkat atau short message service (SMS) dan BBM.
"Untuk jumlah nominalnya, saya tidak mengetahui. Tetapi saya mengetahui dari hasil kunjungan Komisi C ke Pesisir Selatan itu, anggotanya mendapatkan Rp1 juta perorang," ujar Anggota DPRD Pesisir Barat yang tidak mau namanya ditulis, Jumat (15/5/2015).
Hal senada diungkapkan seorang guru di SMAN I Pesisir Selatan yang membenarkan ada permintaan sejumlah dana yang dilakukan Komisi C DPRD Pesisir Barat kepada sekolahnya. Dari Rp10 juta yang diminta Komisi C, pihak sekolah hanya memberikan Rp8 juta dengan dana yang rencananya untuk membayar honor guru.
"Iya, memang betul para anggota dewan itu meminta uang sejumlah Rp10 juta. Namun kami hanya memberikan Rp8 juta. Pihak sekolah mendokumentasikan bukti penyerahan uang itu," ungkap guru yang tidak ingin disebutkan identitasnya.
Terpisah, Ketua komisi C DPRD Pesisir Barat, Ripzon Efendi, membantah pihaknya melakukan pemerasan saat melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Biha dan SMAN I Pesisir Selatan, beberapa waktu lalu.
Dalam rilis yang disampaikan kepada harianlampung.com, Jumat (15/5), Ripzon mengklarifikasi adanya isu pemerasan dengan motif meminta uang secara paksa kepada sejumlah sekolah sebesar Rp10 juta dan yang diberikan hanya Rp8 juta.
"Pada Selasa (12/5/2015) itu, kami memang melakukan kunker ke Puskesmas Biha dan SMAN I Pesisir Selatan, bersama enam orang anggota komisi," kata Ripzon yang akrab disapa Aje tersebut.
Dalam kunker itu, kata Ripzon, yang di SMAN I Pesisir Selatan, pihaknya mengupayakan bagaimana untuk peningkatan kedisiplinan guru dan siswa setiap sekolah. Sekaligus mengecek kelayakan gedung dan sarana prasarana lainnya. Serta bagaimana upaya siswa lebih tertib berlalu lintas di jalan raya.
Kunker juga memberikan sosialisasi bagaimana mengantisipasi bahaya narkoba terhadap anak didik. Kemudian, bagaimana peningkatan gaji honorer, serta untuk penerima dana BOS dan BDPP itu tepat sasaran, jelas Ripzon. Sedangkan kunjungan di Puskesmas Biha, Komisi C berharap agar pelayanan terhadap pasien lebih ditingkatkan baik kepada pasien jenis umum ataupun pasien peserta BPJS.
"Harapan kami, puskesmas tersebut bisa meningkatkan pelayanan medis. Tidak kalah penting, kepada tim medis yang masih berstatus TKS bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah dengan memberikan honor, karena itu memang menjadi harapan terbesar yang disampaikan kepala puskesmas setempat, kami pun akan meresponnya," jelas Anggota DPRD dari PDIP tersebut.
Terkait informasi tentang dugaan pemerasan yang beredar ke berbagai pihak melalui pesan SMS itu, dia kembali menegaskan.
“Tidak ada. Kunjungan ini murni karena adanya program dari komisi kami, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan di tengah masyarakat, jadi itu hanya isu yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ripzon. (*)
“Tidak ada. Kunjungan ini murni karena adanya program dari komisi kami, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan di tengah masyarakat, jadi itu hanya isu yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ripzon. (*)
