 |
| Ricky Tamba |
LAMPUNG - Menyikapi perseteruan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri ESDM Sudirman Said, terkait pembubaran Petral, aktivis Lampung menilai jika polemik pembubaran Petral ini adalah masalah serius, karena migas itu menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Jaringan '98 Lampung Ricky Tamba, Jumat (22/5/2015).
Selain menyangkut perputaran fantastis dana triliunan rupiah yang rawan korupsi, jelas Ricky, dunia migas juga berdampak langsung ke perekonomian rakyat. Kenaikan harga khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan Petral selama ini, telah mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan memicu keresahan sosial.
Ricky berharap polemik tersebut dihentikan, dan SBY mengambil tindakan hukum, bila tuduhan saat menjabat Presiden RI keenam seakan-akan SBY tidak setuju pembubaran Petral dan penataan sektor migas, adalah fitnah.
"NKRI negara hukum. Kalau SBY merasa difitnah, perkarakan saja Sudirman Said. Kan bisa bikin laporan pidana ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Bila tidak, persepsi publik bisa berbalik memojokkan SBY. Jangan cuma cuap-cuap di akun twitter dengan jutaan followers. Biar clear," saran dia, dalam keterangan tertulis kepada Lampung Online.
Di sisi lain, lanjutnya, Sudirman Said harus buktikan serius membenahi masalah migas Indonesia, jangan hanya kambinghitamkan rezim SBY, dan peralihan Petral ke ISC Pertamina tidak menjadi bahan bancakan baru seperti pesimisme sebagian kalangan.
Terkait isu reshuffle Kabinet Kerja, Ricky menganggap itu hak prerogatif Presiden Jokowi yang sebaiknya dilakukan tertutup dan mendadak sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru yang merugikan rakyat.
"Reshuffle gak perlu diributkan, biar gak gaduh terus, bikin rakyat muak dan stabilitas ekonomi terganggu. Harapan kami, presiden memanggil seluruh menteri untuk briefing dan kursus khusus tentang Trisakti Bung Karno, Nawacita dan bahaya neoliberalisme yang merajalela saat ini. Menteri yang dinilai presiden masih 'geblek' gak nyambung ya diganti demi stabilitas kehidupan ekonomi-politik bernegara," pungkasnya. (ruslan)
