 |
| Akbar Faisal |
LAMPUNG ONLINE - Pakar politik Universitas Diponegoro, Budi Setiyono menilai pernyataan anggota DPR RI partai Nasional Demokrat (Nasdem) Akbar Faisal harus ada klarifikasi secara terang kepada publik terkait tulisan panjang lebar soal Yanuar Nugroho, jabatan Deputinya Luhut Panjaitan. Pasalnya, maksud dari ungkapan Akbar ingin membongkar fenomena kecurangan kubu Joko Widodo atau kah mencari sensasi belaka supaya tidak didepak oleh penguasa.
"Tidak jelas apa maksud dari Akbar Faisal menulis seperti itu. Kalau memang itu adalah ungkapan dari Akbar, maka dia sebaiknya memberikan klarifikasi secara jelas kepada publik apa yang sebenarnya pesan yang ingin dia sampaikan itu," terang Budi Setiyono saat dihubungi, Selasa (7/4/2015).
Ditegaskan bila tidak ada klarifikasi, maka sama saja Akbar membiarkan terjadinya penyebaran issue yang meresahkan bagi masyarakat.
"Janganlah hal seperti itu terjadi. Rakyat kita sudah banyak mendapat musibah, bila ditambahi oleh bumbu-bumbu informasi tidak jelas seperti ini, maka tambah beratlah beban mereka," jelasnya.
Sebaliknya, kata dia, bila info tersebut benar dari Akbar Faisal, dan pihaknya mengerti betul adanya permainan busuk dalam pemilu presiden 2014 lalu, maka sebagai anggota DPR mestinya dia tahu resiko perbuatan semacam itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU no 42 / 2008 tentang Pilpres.
"Kegiatan yang melibatkan negara asing itu jelas kejahatan terhadap demokrasi dan konstitusi yang bisa mendelegitimasi Jokowi dari kursi presiden," jelasnya, seperti dilansir Aktual.
Hal ini sebenarnya juga mengafirmasi rumor publik bahwa kekuasaan Jokowi memang dibangun bukan karena kesamaan platform ideologis dan visi-misi yang rasional, melainkan karena kepentingan pragmatis. Sehingga kalau ada pendukung yang tidak kebagian posisi dalam kekuasaan, lalu membuat runyam dengan berbagai macam cara.
Menurutnya, DPR dan aparat penegak hukum perlu mengklarifikasi pernyataan Akbar tersebut, dan mengambil langkah-langkah politik maupun hukum dari adanya informasi kecurangan Pilpres tersebut.
"Negara tidak boleh tersandera oleh rumor-rumor yang tidak jelas," tambahnya. (*)
