 |
| Zulhelmi (kemeja biru). (ist) |
LAMPUNG - Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung kembali membuka posko pengaduan Ujian Nasional (UN) 2015 untuk tingkat sekolah menengah atas, kejuruan, dan madrasah aliyah (SMA/SMK/MA). Pembukaan posko ini menindaklanjuti surat Ketua Ombudsman perihal pelaksanaan pemantauan UN berbasis computer basis test (CBT) 2015 di seluruh Indonesia.
Ombudsman Perwakilan Lampung juga memantau ke sekolah-sekolah yang melaksanakan UN secara serentak mulai Senin (14/4/2015).
“Pemantauan khususnya di sekolah yang menggunakan sistem CBT,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung, Zulhelmi, di Bandar Lampung, Jumat (10/4/2015).
Zulhemi menambahkan, jika menemukan atau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan UN 2015, masyarakat dapat melaporkannya melalui nomor telepon 0721-251373, SMS 0813-7389-9900, e-mail lampung@ombudsman.go.id, ataupun datang langsung ke kantor Ombudsman Lampung, Jalan Way Ketibung Nomor 15, Pahoman, Bandar Lampung.
Pembukaan posko memang sudah rutin dilakukan Ombudsman setiap pelaksanaan UN, baik tingkat SMA maupun sekolah menengah pertama (SMP). Setiap pelaksanaan UN, lembaga negara ini menerima sejumlah pengaduan, terutama terkait kecurangan pelaksaaan UN.
Tahun ini, UN dilaksanakan dengan dua metode, yaitu berbasis komputer dan berbasis kertas atau paper based test (PBT). Hal itu sesuai keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah Nomor 017/H/EP/2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penyelenggara UN Berbasis Komputer Tahun 2015.
Zulhelmi menjelaskan, untuk Provinsi Lampung, ada 11 SMA/SMK dan tiga SMP/madrasah tsanawiyah yang menggunakan sistem UN komputer yang tersebar di empat kabupaten atau kota di Lampung. Masing-masing daerah tersebut adalah Bandar Lampung, Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Pringsewu.
"Saya berharap, pihak-pihak terkait termasuk Perusahaan Listrik Negara (PLN), dapat mendukung pelaksanaan UN 2015 agar berjalan lancar dan sukses," ujarnya, seperti dilansir Sinarharapan.
Sementara, untuk mengantisipasi pemadaman listrik ketika UN komputer berlangsung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menyurati PT PLN dan PT Telkom.
"Kami sudah menyurati PT Telkom dan PLN selama empat hari pelaksanaan UN agar tidak ada pemadaman listrik ataupun gangguan masalah Telkom. Ini menyangkut kepentingan anak bangsa," tutur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Heri Suliyanto.
Sebelumnya, Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Distribusi Lampung, I Ketut Darpa menyatakan, pihaknya siap mengamankan listrik di sekolah-sekolah yang melaksanakan UN CBT. Ia juga meminta nama-nama sekolah yang melaksanakan UN komputer agar di lokasi-lokasi tersebut perawatan jaringannya dapat ditunda.
Ada 14 sekolah di Provinsi Lampung yang telah diverifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melaksanakan UN komputer. Dinas Pendidikan juga sudah melakukan serah terima naskah UN. Sabtu ini, naskah UN akan didistribusikan ke seluruh kabupaten atau kota yang ada di Lampung. (*)
