JAKARTA - Kericuhan yang terjadi saat mediasi terkait APBD DKI 2015 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), diakui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) timbul akibat dirinya menunjuk Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Basuki menunjuk Anas untuk menjelaskan soal pengadaan Uninterruptable power supply (UPS).
Ternyata pancingannya berhasil, beberapa anggota dewan langsung marah dan menyatakan tidak suka dengan gaya Basuki yang menunjuk-nunjuk anak buahnya. Lalu Basuki pun menceritakan kronologis terjadinya kericuhan dalam mediasi tersebut.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri Yuswandi A Tumenggung akan ditutup. Sebelum ditutup secara resmi, Yuswandi meminta Basuki dan Ketua DRPD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk menyampaikan kesimpulan terakhir.
“Kan Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD) meminta rapat dihentikan. Dia bilang sudah nggak ada gunanya. Artinya sudah nggak ketemu. Lalu Sekjen menutup. Tapi sebelum ditutup ada penyampaian kesimpulan terakhir,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Tetapi, sebelum penyampaian kesimpulan terakhir, lanjutnya, Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana menyatakan Basuki tidak adil dan diskriminasi. Lulung menegaskan DPRD DKI menyetujui e-budgeting tetapi kenapa hanya APBD versi Gubernur DKI dan APBD versi DPRD tidak dimasukkan ke dalamnya.
“Saya nggak menjelaskan ini seolah-olah dua versi. Makanya saya bilang salah Haji Lulung. Karena saya memang perintahkan SKPD nggak boleh memasukkan yang bukan pembahasan SKPD dan DPRD. Jadi saya iseng saja, siapa yang merasa diinput kalian sesuai versi bahasan SKPD? Beberapa SKPD angkat tangan,” ujarnya.
Pernyataan itu ternyata membuat Lulung menjadi emosi. Dia menuding Basuki mengumpulkan lurah dan camat untuk isi angket mendukungnya. Kemudian, Basuki pun mengambil contoh kalau Rp 12,1 triliun itu hasil pembahasan SKPD dengan DPRD, berarti SKPD menipu dirinya.
Selanjutnya, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku iseng menunjuk Wali Kota Jakarta Barat. Dia minta Wali Kota Jakarta Barat menerangkan alasan mengalokasikan anggaran Rp 4,2 miliar per kelurahan.
“Nah karena itu saya iseng tunjukin ke Wali Kota Jakarta Barat. Eh Pak wali, kamu kenapa anggarkan Rp 4,2 miliar per kelurahan? Kamu jawab sekarang pengadaan UPS itu hasil kamu bahas dengan DPRD atau dengan kita? Dia nggak mau berdiri, saya bila kalau terlibat, pecat, eh dia berdiri. Nah pas dia berdiri, saya sudah duduk senyum-senyum,” ungkapnya.
Ternyata keisengannya memancing emosi anggota DPRD DKI yang hadir pada saat itu. Mereka pun mulai mengeluarkan kata-kata yang menuding Basuki adalah Gubernur yang tidak benar. Ketika dewan marah, Basuki langsung pulang melalui pintu belakang.
“Eh anggota DPRD panik, marah-marah, saya sih sudah mau turun saja, tapi petugas keamanan Kemdagri bilang sebaiknya bapak lewat belakang. Saya juga sudah nggak sempet dengerin lagi sambutan Pak Pras. Jadi yang mau memberhentikan rapat ini Pak Taufik, bukan saya. Saya mah cuma senyum-senyum sambil makan kue,” tuturnya, seperti dilansir Beritasatu.
Diungkapkannya, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi sudah menuliskan pernyataan sikap dan membantah pengadaan UPS di kelurahan merupakan usulannya. Di dalam surat pernyataan itu, Anas pun sudah bersedia dipecat jika terbukti salah.
"Aku hanya sengaja mau kerjain Wali Kota Jakarta Barat saja. Lha wong, Wali Kota bilang, 'Gila apa saya menganggarkan UPS sampai Rp 4,5 miliar. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk rehab kelurahan'. Pernyataan Wali Kota seperti ini yang tidak diinginkan anggota Dewan saat saya meminta Wali Kota untuk berdiri," paparnya. (*)
