 |
| Ridho Ficardo |
LAMPUNG - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Adrinof Chaniago, menegaskan jika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membangun mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Hal itu dikatakannya saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/3/2015). Lalu, bagaimana respons Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung?
Gubernur Provinsi Lampung, Ridho Ficardo mengatakan, pihaknya menerima alasan pemerintah pusat yang 'mematahkan' proyek JSS.
"Masalah utama yang dikeluhkan oleh masyarakat karena nggak lancarnya transportasi di Merak dan Bakauheni. Itu masalah utama. Kalau itu dilancarkan maka, itu semua selesai (tidak perlu JSS)," ujarnya di Kantor Gubernur Lampung.
Pemerintah pusat, kata Ridho, berkomitmen menyelesaikan keruwetan pelabuhan dan penyeberangan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Pemerintah akan memperbaiki dan meningkatkan kapasitas dermaga, sehingga mampu memperlancar pergerakan kendaraan pengangkut barang dan penumpang.
"Pelabuhan diperbaki, kapal dibuat nyaman. Problem utama adalah loading (proses bongkar muat) 3 jam lebih. Itu bikin nggak nyaman," jelas Ridho, seperti dilansir Detik.
Sebagai alternatif, pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Ridho menjelaskan, pembangunan jalan tol mampu mengurangi kerusakan jalan, yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah di Lampung. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah Lampung siap mendukung, dan mempercepat proses sosialisasi hingga penentuan lokasi rute Tol Trans Sumatera.
"Sesuai aturan, kami siapkan lahan terutama identifikasi, sosialisasi ke masyarakat, kemudian lakukan pemetaan awal. Kemudian pembentukan tim sudah. Sudah pasang patok, center line untuk patok. Persetujuan masyarakat sudah, nanti tinggal diserahkan ke pemerintah pusat untuk ganti rugi," ungkap Ridho. (*)
