 |
| Sosialisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bandar Lampung, Rabu (25/3/2015). (Kompas) |
LAMPUNG - Pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Lampung mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah pusat meminta Provinsi Lampung untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan melakukan sinkronisasi rancangan pembangunan.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan Usaha Kecil Mandiri Bappenas, Rahma Irianti, dalam Sosialisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (25/3/2015).
"Lampung memang telah menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,94 persen pada Agustus 2013 menjadi 4,79 persen pada Agustus 2014. Tetapi, dalam tiga tahun terakhir, rata-rata tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat dibandingkan dengan tren nasional yang menurun," ujarnya.
Rahma mengatakan, Provinsi Lampung juga berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 14,21 persen pada tahun 2014. Namun, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional 10,96 persen.
"Meski dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan tingkat kemiskinan sesuai sasaran yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019," kata Rahma, seperti dilansir Kompas.
Pemberdayaan Usaha
Oleh karena itu, Bappenas merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Lampung memberdayakan usaha kecil, menengah, dan koperasi, terutama dalam akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna. Lampung yang memiliki potensi pertanian diharapkan lebih memberdayakan petani dan nelayan dalam perbaikan akses faktor produksi.
"Pemerintah provinsi harus mempermudah izin usaha dan meningkatkan akses warganya untuk melakukan peningkatan ekonomi. Selain itu, perlu ada keselarasan program nasional dan daerah," katanya.
Rahma mengatakan, keselarasan tersebut hendaknya disesuaikan dengan potensi dan karakteristik di tiap daerah. Keselarasan tersebut hendaknya diterapkan pada penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita.
"Sosialisasi Musrenbang ini merupakan instrumen untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Harapannya ada sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung," ujar Rahma.
Pentingnya sinkronisasi juga disampaikan Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung. Penyebabnya, banyak rancangan anggaran dan program pemerintah yang tidak sinkron. Di sejumlah daerah, kata Yuswandi, tak jarang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rancangan APBD, dan APBD korelasinya di bawah 50 persen.
Menurut dia, semua rencana pembangunan hendaknya disinkronkan dengan visi dan misi kepala daerah. Yuswandi mengatakan, kepala daerah tidak perlu sibuk memikirkan anggaran. Anggaran akan mengikuti kinerja dan rancangan program pembangunan.
"Kalau pemerintah provinsi memiliki fokus pada infrastruktur, pengairan, dan pelayanan publik, ketiga hal itu yang harus tertuang dalam RPJMD, RAPBD, dan APBD. Nantinya, dokumen Musrenbang ini hendaknya dijadikan acuan untuk menyusun RAPBD," kata Yuswandi.
APBD Lampung yang mencapai Rp 4,7 triliun, kata Yuswandi, tidak akan cukup untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Menurut dia, dibutuhkan cara dan rencana program yang matang agar dana tersebut dapat optimal. Salah satu cara, dengan melahirkan regulasi yang mengatur agar kesejahteraan rakyat terangkat.
Menanggapi hal itu, Gubernur Lampung Ridho Ficardo mengatakan, wilayahnya memiliki potensi di pertanian. Bahkan, pemerintah pusat menargetkan penambahan 1 juta ton produksi pertanian pada tahun 2016 dari Provinsi Lampung.
"Target tersebut jangan dijadikan beban. Target tersebut seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung," katanya. Ridho mengakui, provinsi yang ia pimpin memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Maraknya pembegalan dan pelaku begal dari Lampung menjadi indikator tingginya angka kemiskinan di Lampung. (*)
