LAMPUNG - Selama tahun 2014, instansi dan lembaga pemerintahan di Kota Bandar Lampung menempati peringkat pertama sebagai terlapor, dari seluruh kabupaten/kota di Lampung yang diterima Ombusdman Perwakilan Lampung . Dari 181 laporan kasus yang diterima Ombudsman, 101 atau 55,8 persen berasal dari lembaga pemerintahan di Kota Tapis Berseri ini.
Peringkat kedua terlapor kasus terbanyak ditempati BUMN dengan 27 kasus (14,92%), dan Kepolisian 8,83% (Polda 2 kasus, Polres kabupaten/kota 6 kasus, Poltabes Bandar Lampung 3 kasus, dan Polsek 5 kasus).
"Substansi laporan mengenai kepegawaian 51 kasus, masalah pendidikan 26, kepolisian 15, dan kesehatan 13 kasus. Bandar Lampung yang paling banyak karena jangkauan Ombusdman, baru untuk Bandar Lampug dan Pemprov Lampung," jelas Kepala Ombusdman Perwakilan Lampung Zulhelmi saat pers rilis catatan Ombudsman di Sekretariat Ombusdman Jalan Way Ketibung, Pahoman, Bandar Lampung, Rabu (7/1/2014).
Secara keseluruhan, jumlah laporan masyarakat yang diterima Ombusdman Perwakilan Lampung selama tahun 2014 meningkat 50,8 persen. Jika pada tahun 2013 pihak pengawas layanan publik ini hanya menerima laporan sebanyak 120 kasus, tahun 2014 meningkat 181 kasus. Dari 181 kasus ini, lanjut dia, sebanyak 142 kasus telah diselesaikan atau sebesar 78,45 persen. Sedangkan 29 kasus masih dalam proses penyelesaian.
"Kebanyakan masyarakat langsung melapor ke kantor, sisanya melalui surat, telepon dan lainnya," kata Zulhelmi, seperti dilansir harianlampung.com.
Sementara berdasarkan klasifikasi pelaporan, paling banyak di lembaga yang berbadan hukum, seperti pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Masyarakat yang paling banyak melapor merupakan warga Kota Bandarlampung yang mencapai 140 pelapor. Diurutan kedua ditempati Kota Metro dengan 50 pelapor, sisanya tersebar di 12 kabupaten lain.
"Untuk Mesuji tidak ada yang melapor, namun instansi pemerintah yang dilaporkan untuk Mesuji ada lima. Ini merupakan warga lain yang bekerja disana," jelasnya. Secara nasional, jumlah pelaporan Ombusdman Lampung masuk dalam urutan 14, dan diperingkat 6 nasional untuk penyelesaian kasus.
"Kasus ini dari laporan dan kita lakukan investigasi, rata-rata permasalahan mengenai maladministrasi," tandasnya. (*)
