 |
| ilustrasi |
BANDAR LAMPUNG - Kepala Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung, Rifa'i, meminta, DPRD setempat ikut membantu mencari solusi, atas masalah retribusi parkir di sejumlah hotel di kota tersebut.
"Kami mohon agar DPRD dapat segera melakukan rapat dengan perwakilan PHRI, agar dewan bisa mejelaskan tentang kewajiban pembayaran retribusi parkir hotel," kata Rifa'i, di Bandar Lampung, Kamis (8/1/2015).
Menurut dia, DPRD Bandar Lampung harus tegas dalam menyikapi permasalahan retribusi perparkiran. Sebab belajar dari tahun 2014, realisasi retribusi parkir hotel masih minim.
"Ini akibat beberapa pengusaha hotel tidak membayar retribusi itu," tukas Rifa'i. Dia mengungkapkan, pada tahun 2014 realisasi retribusi parkir hanya mencapai Rp2,3 miliar, dari target yang ditentukan Rp5 miliar, karena selama ini baru empat hotel yang membayar retribusi parkir.
Rifa'i mengharapkan agar DPRD dalam hal ini komisi terkait bisa menjembatani dan memberikan pengertian kepada PHRI, agar bisa memenuhi kewajibanya untuk membayar retribusi parkir.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bandar Lampung Greifeldi Mahmesa mengaku, memang pihaknya sudah sejak lama mengagendakan pertemuan dengan PHRI dan Dinas Perhubungan Bandar Lampung.
"Ya, sudah sejak lama, kami ingin mengadakan pertemuan dengan Dishub dan PHRI untuk duduk bersama membahas masalah ini. Kemungkinan minggu depan, karena akhir-akhir ini kami sedang banyak agenda," jelasnya, seperti dilansir skalanews.com.
Menurut dia, keduanya memang mempunyai sudut pandang masing-masing tentang masalah parkir. Kalau dari pihak hotel mengatakan, untuk pembayaran pajak tergabung dalam pembayaran pajak yang lainnya.
"Maka itu dari sudut pandang tersebut, memang harus kami pertemukan Dishub dan PHRI, untuk mencari jalan keluarnya," ujarnya. (*)
