LAMPUNG - Tercatat sepanjang tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung bertambah sebanyak 74 ribu jiwa. Dengan pertambahan tersebut, total penduduk miskin di Lampung saat ini mencapai 1.143.930 jiwa.
Hal itu dikatakan Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Mukhamad Mukhanif, dalam konferensi pers, Jumat (2/1/2014). Menurut Mukhamad, 90 persen atau 919.730 jiwa penduduk miskin itu, terkonsetrasi di wilayah perdesaan. Sisanya 10 persen atau 224.210 jiwa ada di wilayah perkotaan.
"Jumlah
penduduk miskin di perdesaan bertambah 74 ribu jiwa," ujar Mukhamad.
Pertambahan penduduk miskin ini, lanjut dia, berdasarkan asumsi tingkat
pendapatan penduduk yang tidak mampu mengimbangi tingginya kenaikan
harga.
"Sebelumnya
orang dikategorikan miskin jika pendapatan perbulannya hanya
Rp306.600. Sekarang jelasnya terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar
3,99 persen atau setara dengan Rp12.222," katanya.
Dia menerangkan, garis kemiskinan saat ini sebesar Rp318.822. Untuk itu, dia menghimbau, ke depan pemerintah dapat mengkaji ulang arah pembangunan. "Pembangunan di desa harus lebih dimeratakan," ujar Mukhamad.
Dia menjelaskan, peluncuran Program Dana Pemberdayaan Desa sebagai pengganti PNPM harus dimaksimalkan. Meski demikian, pelaksanaan program tersebut harus diawasi dengan baik, sebab jika tidak justru akan rentan penyelewengan.
"Jika sampai ada kegagalan dalam pelaksanaan program ini, artinya terjadi kegagalan pembangunan di tingkat desa. Ini bisa menyebabkan kegagalan pembangunan di tingkat provinsi," jelas Mukhamad.
Sementara, Kepala BPS Lampung Adhi Wiriana mengatakan, meski secara umum angka kemiskinan Lampung memang menurun sebesar 0,07 persen. Tetapi jumlah masyarakat miskin meningkat. Angka kemiskinan di Lampung saat ini sebesar 14,21 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional, seperti dilansir harianlampung.com.
Dia menerangkan, garis kemiskinan saat ini sebesar Rp318.822. Untuk itu, dia menghimbau, ke depan pemerintah dapat mengkaji ulang arah pembangunan. "Pembangunan di desa harus lebih dimeratakan," ujar Mukhamad.
Dia menjelaskan, peluncuran Program Dana Pemberdayaan Desa sebagai pengganti PNPM harus dimaksimalkan. Meski demikian, pelaksanaan program tersebut harus diawasi dengan baik, sebab jika tidak justru akan rentan penyelewengan.
"Jika sampai ada kegagalan dalam pelaksanaan program ini, artinya terjadi kegagalan pembangunan di tingkat desa. Ini bisa menyebabkan kegagalan pembangunan di tingkat provinsi," jelas Mukhamad.
Sementara, Kepala BPS Lampung Adhi Wiriana mengatakan, meski secara umum angka kemiskinan Lampung memang menurun sebesar 0,07 persen. Tetapi jumlah masyarakat miskin meningkat. Angka kemiskinan di Lampung saat ini sebesar 14,21 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional, seperti dilansir harianlampung.com.
"Saat ini angka kemiskinan nasional 10,41 persen," ujar Adhi.
Adhi menyatakan, saat ini persoalan kemiskinan semakin sulit ditanggulangi. Angka kemiskinan memang berhasil dikurangi, namun menurutnya persoalan kemiskinan, bukan hanya sekedar jumlah dan persentase. Ada dimensi kedalaman dan keparahan yang perlu diperhatikan.
Survei BPS menujukan indeks kedalaman kemiskinan naik dari 2,229 menjadi 2,296. Artinya kata Adhi, penduduk miskin tingkat pengeluarannya sedikit membaik. Namun tingkat keparahannya justru meningkat. Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat sebesar 0,31.
Ia menjelaskan indeks keparahan kemiskinan saat ini sebesar ada di 0,561, padahal sebelumnya hanya sebesar 0,531. Berdasarkan kondisi tersebut, menurut Adhi, terjadi ketimpangan dari segi pengeluaran yang cukup besar antara si miskin dan si kaya.
"Ketimpangan ekonomi ini berpotensi menjadi sumber konflik. Jangan dibiarkan, pemerintah harus segera bertindak. Pemertaan pembangunan harus segera dilakukan,"tegasnya. (*)
Adhi menyatakan, saat ini persoalan kemiskinan semakin sulit ditanggulangi. Angka kemiskinan memang berhasil dikurangi, namun menurutnya persoalan kemiskinan, bukan hanya sekedar jumlah dan persentase. Ada dimensi kedalaman dan keparahan yang perlu diperhatikan.
Survei BPS menujukan indeks kedalaman kemiskinan naik dari 2,229 menjadi 2,296. Artinya kata Adhi, penduduk miskin tingkat pengeluarannya sedikit membaik. Namun tingkat keparahannya justru meningkat. Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat sebesar 0,31.
Ia menjelaskan indeks keparahan kemiskinan saat ini sebesar ada di 0,561, padahal sebelumnya hanya sebesar 0,531. Berdasarkan kondisi tersebut, menurut Adhi, terjadi ketimpangan dari segi pengeluaran yang cukup besar antara si miskin dan si kaya.
"Ketimpangan ekonomi ini berpotensi menjadi sumber konflik. Jangan dibiarkan, pemerintah harus segera bertindak. Pemertaan pembangunan harus segera dilakukan,"tegasnya. (*)
