Kadisdik Bandar Lampung Akui Ada Siswa Biling Siluman - MEDIA ONLINE

Hot

Monday, June 22, 2015

Kadisdik Bandar Lampung Akui Ada Siswa Biling Siluman

Sukarma Wijaya

BANDAR LAMPUNG - Sekira ratusan orangtua pelajar dari warga miskin di Bandar Lampung mendatangi posko pengaduan Bina Lingkungan (Biling) di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bandar Lampung, Senin (22/6/2015). 

Mereka mengadukan anaknya yang tidak diterima program pendidikan gratis tersebut. Beberapa masyarakat juga melapor terkait penerima biling dari keluarga kaya. Disdikbud Bandar Lampung berjanji akan menyurvei ulang semua pelapor.

"Silakan laporkan penerima biling siluman yang ngaku-ngaku miskin supaya diterima. Saya punya kewenangan untuk mencoret. Walaupun sekolah sudah menetapkan, kami bisa batalkan," ujar Kepala Disdikbud Bandar Lampung, Sukarma Wijaya ditemui saat memantau posko Biling, Senin.

Sukarma juga menyebut, pihaknya sudah menerima dua pengaduan tentang penerima biling yang salah sasaran. Setelah mendata identitas dan alamat rumah, dia langsung memerintahkan tim Disdikbud segera menyurvei rumah penerima biling salah sasaran tersebut. 

“Tim kami langsung turun hari ini juga,” ujarnya. Sukarma meminta masyarakat tidak ragu langsung mengadukan kepada Disdik jika ada penerima biling dari kalangan mampu. “Akan kita jamin kerahasiaann pelapornya nanti,” kata dia.

Namun, meski mengaku telah menerima beberapa nama penerima biling siluman, Sukarma masih enggan menyebutkan sekolah-sekolah penerima. Dia juga belum menyebutkan sanksi yang akan diberikan kepada sekolah jika diketahui adanya persekongkolan dalam biling.

Banyaknya masyarakat yang mendatangi Kantor Disdikbud Bandar Lampung terkait pengaduan biling, turut dipantau beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandar Lampung, seperti dilansir Lampost

Salah seorang anggota Dewan dari Komisi I, Bernas Yuniarta menyebut banyaknya pengaduan di posko biling menandakan adanya kesalahan dalan pelaksanaan penjaringan. Dia juga meminta pihak sekolah harus tanggung jawab jika ditemukan adanya warga yang mampu justru diterima biling.

"Sekolah harus tanggung jawab, kalau memang banyak yang miskin namun tidak diterima dan justru ada biling siluman, berarti ada kesalahan saat seleksi,” kata perwakilan Fraksi Gerindra tersebut di sela peninjauan.

Meski bukan membidangi pendidikan, Bernas mengaku siap mengawal masyarakat miskin yang tidak mendapatkan haknya di program pendidikan gratis tersebut. 

"Kami siap mengawal, silakan jika memang nanti sudah lapor ke posko, tapi hasilnya tidak sesuai, kami juga siap menerima masyarakat yang mau mengadu," kata dia. (*)

Post Top Ad