![]() |
| Ricky Tamba |
LAMPUNG TIMUR - Rakyat Lampung diwakili sejumlah organisasi yang berhimpun dalam Gerakan Rakyat (Gerak) di Provinsi Lampung, akan mengajukan gugatan perwakilan (Class Action) terhadap Gubernur M Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri, terkait dengan pengingkaran keduanya atas janji kampanye.
"Yang mendasari perlawanan menagih janji yang kami lakukan sekarang ini, karena kami merasa kecewa atas sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Ridho Ficardo-Bachtiar Basri yang mengingkari janji kampanye pada Pilgub 9 April 2014 lalu," ujar Juru Bicara Gerak di Lampung Timur, Ricky Tamba, Sabtu (27/6/2015).
Menurutnya, pada hari pertama bekerja hingga satu tahun merupakan waktu yang lama untuk masyarakat menilai kinerja dan pemenuhan janji kampanye Gubernur-Wagub Lampung itu. Oleh karena itu, melalui kuasa hukum mereka melakukan gugatan Class Action.
"Kami memberikan kuasa khusus untuk mewakili rakyat Lampung mengajukan gugatan, menghadap di depan pengadilan serta pejabat hukum lain, melakukan litigasi dan nonlitigasi serta berbagai upaya hukum lainnya terkait kepentingan para penggugat Class Action," papar Ricky yang juga aktivis '98 itu.
Dan menurut dia, berkas gugatan masih terus dilengkapi saat ini. "Insya Allah, mulai Kamis, 2 Juli 2015, akan kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung, juga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Ricky.
Dia mengklaim gugatan ini telah banyak mengantongi dukungan dari anggota legislatif baik di pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota di Lampung serta elite politik dan aktivis nasional, seperti dilansir Bisnis.
"Banyak pihak yang telah menelepon, mengirim pesan pendek (SMS) dan pesan BlackBerry (BBM), untuk memberikan doa restu dan dukungannya. Mereka juga akan menyempatkan diri hadir pada pendaftaran gugatan tersebut," kata Ricky.
Dia juga mengaku, selain gugatan Class Action, pihaknya juga sedang melakukan investigasi untuk menghimpun data manipulasi dan korupsi untuk dilaporkan ke KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung serta Presiden Joko Widodo. (*)
