LAMPUNG - Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung, Jumat (13/3/2015), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menghimbau agar jalur birokrasi yang berhubungan dengan rakyat, apalagi desa, harus dipermudah. Sinergi dan koordinasi kepala daerah dan DPRD sangat diperlukan rakyat.
"Tugas gubernur, bupati dan DPRD adalah pelayan masyarakat. Karenanya, jalur-jalur birokrasi yang 'jelimet' menjadi dipermudah," kata mantan sekretaris PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, lanjut dia, Bupati dan Walikota bersama DPRD harus bersinergi. Tugas kepala daerah adalah berjuang untuk kepentingan rakyat, ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo yang dalam rangka kunjungan kerjanya meresmikan kantor Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lampung itu.
"Seperti yang terjadi di DKI Jakarta, perseteruan antara kepala daerah dan DPRD, menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah dan DPRD se-Indonesia. Akibat dari persoalan ini yang dirugikan tidak lain adalah rakyat," ujar Tjahjo, seperti dilansir Republika.
Di sisi lain, dalam program pembangunan mendagri berharap kepala daerah memprioritaskan infrastruktur dan kepentingan pedesaan yang harus diprioritaskan, karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di desa.
Mengenai konflik horizontal yang selalu terjadi di daerah, ia berharap pemerintah daerah, DPRD, dan pihak keamanan saling berkoordinasi untuk mencegah timbulnya konflik di masyarakat, apalagi sampai bentrok fisik yang merusak. Menurut dia, perlu pendekatan komprehensif pemda dan pihak keamanan.
"Kebijakan yang segera dilaksanakan dalam waktu dekat yaitu bantuan dana desa yang akan diberikan pemerintah pusat. Kemendagri sedang memformulasi agar para kepala desa tidak terjebak dalam pengelolaan dana desa, dan memudahkan pelaporan dana desa tersebut," jelasnya. (*)
