 |
| Adeham |
LAMPUNG - Tim pembebasan lahan Jalan Tol Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, sudah terbentuk. Hal ini ditegaskan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Adeham di ruang kerjanya, Senin (16/2/2015).
"Tim persiapan pembebasan lahan Jalan Tol itu terbagi menjadi dua. Tim pertama untuk mengurus pembebasan lahan Bakauheni-Tegineneng sepanjang 104,696 km, melintasi Kecamatan Bakauheni, Penengahan, Ketapang, Palas, Kalianda, Way Panji, Sidomulyo, Candipuro, Katibung, Merbau Mataram, Tanjung Bintang, Jati Agung, Natar, Lampung Selatan dan Tegineneng, Pesawaran," jelasnya.
Sedangkan tim kedua pembebasan lahan jalur Tegineneng-Terbanggibesar sepanjang 35,714 km, melintasi Kecamatan Bumiratu Nuban, Gunung Sugih, Trimurjo dan Terbanggibesar (Lampung Tengah).
"Total rencana pembangunan Tol sepanjang 140,410 km," kata Adeham selaku Koordinator Tim Pembebasan Lahan Tol Bakauheni-Terbanggibesar. Dijelaskan, tim ini terdiri dari Biro Hukum, Otonomi Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan instansi terkait lainnya.
"Kalau nama-namanya saya belum tahu, nanti kalau sudah ditandatangani pak gubernur saya beritahu. Sekarang scedulnya masih digodok Biro Hukum," terangnya, seperti dilansir Harianlampung.
Sebelumnya, Gubernur M Ridho Ficardo menunjuk Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham sebagai Ketua Tim Persiapan Pembebasan Lahan Jalan Tol Sumatera Bakauheni-Terbanggibesar. Menurut Ridho, penunjukan ini dikarenakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Adeham sebagai leading sector pembangunan.
"Ya kita tunjuk Asisten II Bidang Ekbang untuk memimpin pembebasan lahannya. Kan ini hubungannya dengan pembangunan, jadi Asisten bidang Ekbang yang tangani," tegas Ridho usai menerima dokumen pembangunan Tol Bakauheni-Terbanggibesar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (13/2/2015) lalu.
Dikatakan Ridho, dalam waktu dekat ini dia akan segera menandatangani Surat Keputusan (SK) mengenai tim pembebasan lahan. Ini bertujuan agar tim bisa segera menjalankan tugas sesuai instruksi yang diamanatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Akan saya tandatangani SK nya, sebelumnya kan kita masih menunggu revisi dokumen ini. Jadi, karena sekarang sudah ada payung hukumnya, maka akan segera dibentuk timnya," ujar gubernur. (*)
