Swasembada Beras Lampung Terancam Akibat Krisis Air - MEDIA ONLINE

Hot

Saturday, January 31, 2015

Swasembada Beras Lampung Terancam Akibat Krisis Air


LAMPUNG – Krisis air yang diakibatkan kerusakan lingkungan dikhawatirkan bisa menurunkan produksi beras di Provinsi Lampung. Bila kondisi tersebut terus didiamkan, swasembada beras yang ditargetkan tercapai di provinsi tersebut tahun 2015 ini, dipastikan tidak akan tercapai.

Manager Project WWF di Lampung, Job Carles mengatakan, produksi padi di Lampung terancam menurun. Khususnya di Kabupaten Tanggamus. Hal itu bisa terjadi karena kondisi bendungan di daerah Batu Tegi sudah mengalami penurunan debit air akibat alih fungsi lahan.

“Tidak cuma swasembada pangan yang terancam, tapi krisis listrik di Lampung juga dapat saya pastikan karena salah satunya persoalan krisis air di sana,” kata dia, Jumat (30/1/2015).

MD Wicaksono, Sekretaris Kagama Kehutanan Lampung membenarkan swasembada pangan di Lampung terancam akibat kekurangan air yang disebabkan dari kerusakan hutan. Berdasarkan Keputusan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan no. 256/2000. Hutan Lampung seluas 1.004.735 hektare (ha) yang terdiri dari hutan konservasi 462.030 ha, hutan lindung 317.615 ha dan hutan produksi 225.090 ha.

“Kerusakan hutan belakangan sudah mulai dapat diminimalisir dengan sejumlah program rehabilitasi hutan. Tahun 2008 lalu kerusakan hutan mencapai 65,47 persen sedangkan tahun 2013 menurun menjadi 54,15 persen,” katanya. Dari prosentase yang disebutkan di atas, penyumbang terbesar kerusakan hutan di Lampung adalah hutan produksi 76,48 persen dan hutan lindung 62,73 persen.

Dia juga memaparkan bahwa daerah tangkapan air berada dibagian hulu ada delapan daerah aliran sungai (DAS) utama di Lampung. Yakni Sekampung, Seputih, Tulangbawang, Semaka, Mesuji, Sekampung DS, Semaka DS dan Ambarkambas, seperti dilansir Ekuatorial.

“Di daerah terdapat bendungan atau waduk, namun saat ini banyak kondisi hutannya rusak. Ini menjadi tantangan bagi petugas KPHL,” ujar dia. Swasembada pangan sangat terkait dengan keberadaan hutan sebagai daerah tangkapan air jika program peningkatan produksi padi ingin berjalan sesuai rencana. (*)


Post Top Ad