 |
| Ahmad Ghani Gazali |
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah ruas prioritas pembangunan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.600 Km. Pembangunan tahap awal akan dibangun dari ruas Bakauheni-Palembang, dari rencana sebelumnya untuk ruas Medan-Binjai sepanjang 17 Km.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Ahmad Ghani Gazali, mengatakan fokus pembangunan akan diarahkan pada ruas Bakauheni-Palembang sepanjang 373,4 Km.
"Fokus kita untuk Trans Sumatera adalah yang Bakauheni-Palembang, yang akan menghubungkan Pelabuhan Bakauheni dan kawasan terpadu di sekitarnya," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/1/2015).
Sebelumnya, PT Hutama Karya (HK) mendapat tugas membangun 4 ruas tol Trans Sumatera dari 23 ruas tol yang ada. Dari 4 ruas tersebut, dua ruas tol menjadi prioritas utama yaitu Medan-Binjai sepanjang 17 km da Palembang-Indralaya sepanjang 22 km. Alasan kedua ruas tol tersebut menjadi prioritas karena keduanya dibuat untuk mengatasi kemacaten di wilayah Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya.
Gani menjelaskan alasan pemerintah memperioritaskan lebih dahulu ruas Palembang-Bakauheni, karena untuk mendukung program tol laut Presiden Jokowi. Hal ini terkait pasca keputuasan pemerintah menunda pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) hingga waktu yang tidak ditentukan.
"JSS kan keputusannya nggak dibangun di periode ini. Jadi kita mendorong realisasi tol laut. Nah ini kan butuh konektivitas dengan yang di darat sehingga kita buka aksesnya dari Palembang ke Bakauheni itu. Supaya barang arus kendaraan, barang dan orang dari Pelabuhan ke Palembang dan sebaliknya bisa dilayani lebih baik," jelas Gani, seperti dilansir detik.com.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan ruas Bakauheni-Palembang dibangun dalam 6 ruas yang terdiri dari Bakauheni-Babatan sepanjang 53,9 km, Babatan-Tegineneng sepanjang 51,1 km, Tegineneng-Terbanggi Besar sepanjang 35,4 km, Terbanggi Besar-Pematang Panggang 100 km, Pematang Panggang-Indralaya sepanjang 111 km, dan Indralaya-Palembang sepanjang 22 km.
”Biayanya Rp 45 triliun di luar biaya pembebasan tanah," kata Basuki.
Kebutuhan dana akan dipenuhi oleh PT Hutama Karya dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengerjakan tol tersebut.
"Investasi BUMN akan memenuhinya dengan pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah,” jelas Basuki.
Terkait dukungan atas program Tol Laut, langkah serupa juga akan dilakukan pada Pelabuhan Merak di ujung barat Pulau Jawa.
"Kita bentuk tim teknis yang terdiri dari PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, dan PT ASDP Indonesia Ferry. Mereka saya tugaskan melakukan kajian sebelum rencana pembangunan jalan tol tersebut direalisasikan," pungkasnya. (*)
