 |
| Joko Umar Said |
BANDARLAMPUNG – Para pelaku Usaha Mikro, Mecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung dapat bernapas lega. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan membangun Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di tanah Sai Bumi Ruwa Jurai.
PPKD tersebut ditargetkan rampung pada 2013. Dengan demikian, maka UMKM dapat mengakses permodalan pada perbankan dengan mudah. Karena PPKD sepenuhnya akan menjamin pinjaman modal UMKM tersebut.
Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said menjelaskan, PPKD merupakan solusi efektif dalam pengembangan UMKM di Lampung. Harus diakui bahwa UMKM merupakan motor penggerak perekonomian di Lampung secara keseluruhan, dengan adanya upaya untuk mendorong berkembangnya UMKM tersebut, maka kesejahteraan masyarakat pun akan terangkat.
’’UMKM memiliki peran sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan di Lampung, karena mayoritas penduduk Lampung bergerak dibidang perekonomian mikro, kecil dan menengah. Namun, yang menjadi permasalahan adalah keterbatasan dana dalam pengembangan UMKM tersebut. UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses dana dari perbankan, karena tidak adanya anggunan atau jaminan,’’ jelasnya seusai membuka Workshop Nasional Pendirian Perusahaan Penjaminan Keredit Daerah di Gedung Pusiban Pemprov Lampung, Selasa (13/11).
Joko melanjutkan, UMKM sering kali memiliki permasalahan mengenai agunan, misalnya terdapat agunan namun tidak mencukupi, terdapat agunan namun tidak memenuhi aspek legalitas (tanah tidak bersertifikat, red). Dengan adanya PPKD, maka permasalahan mengenai anggunan/jaminan dapat teratasi.
’’Bank juga akan mendapatkan manfaat atas pendirian PPKD, bank mendapatkan mitigasi risiko yang akan dihadapi terkait pemberian kredit kepada UMKM. Untuk regulator/pemerintah, PPKD dapat mendukung peningkatan fungsi intermediasi dan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian di tingkat daerah, yang sekaligus juga akan memberikan efek positif bagi perkembangan perekonomian di tingkat nasional,’’ jelasnya.
’’Bank juga akan mendapatkan manfaat atas pendirian PPKD, bank mendapatkan mitigasi risiko yang akan dihadapi terkait pemberian kredit kepada UMKM. Untuk regulator/pemerintah, PPKD dapat mendukung peningkatan fungsi intermediasi dan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian di tingkat daerah, yang sekaligus juga akan memberikan efek positif bagi perkembangan perekonomian di tingkat nasional,’’ jelasnya.
Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia (BI) Lampung Ganjar Mustika mengatakan, dalam pembentukan PPKD, pihaknya akan senantiasa berupaya mendorong peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan kepada UMKM.
’’Dengan adanya PPKD di Provinsi Lampung, maka diharapkan dapat mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit pada UMKM melalui sistem penjaminan. KPW BI berperan sebagai fasilitator antara Pemda, DPRD, dan Perbankan di daerah dalam upaya percepatan pendirian PPKD,’’ paparnya.
Kemudian, berdasarkan pengalaman pendirian PPKD yang telah ada, KPW BI menjadi tempat konsultasi Pemda untuk penerapan fit and proper test pengurus PPKD dan prinsip-prinsip prudential dalam rangka pelaksanaan praktek penjaminan.
’’Secara kelembagaan kami akan terus mendorong agar PPKD tersebut secepatnya direalisasikan,’’ pungkas Ganjar. (lan/niz)
