 |
| Erwin Arifin |
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Husnul Mufachir menjelaskan, sesuai amanat undang-undang, bila terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, maka bupati mengajukan 2 nama calon wakil bupati untuk dipilih melalui rapat paripurna di DPRD. Sebagaimana diatur pada pasal 131 ayat 2a Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ke tiga atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil daerah.
Dengan kata lain, sambung Husnul, seharsnya Bupati Lamtim menaati amanat undang-undang tesebut. Sebab, masa jabatannya masih panjang, hingga 2015. “Namun, sejak dilantik sebagai bupati menggantikan Satono pada 30 Mei 2012 , hingga hari ini Erwin Arifin belum juga mengajukan nama calon wakil ke DPRD Lamtim.
Dia melanjutkan, DPRD Lamtim telah dua kali mengirimkan surat ke bupati agar segera mengirimkan nama calon wakil bupati. Bahkan, DPRD Lamtim juga telah membentuk paniti khusus pemilihan wakil bupati.
“Pertimbangannya, keberadaan wakil bupati sangat dibutuhkan di Lamtim untuk membantu tugas-tugas bupati. Kami kecewa, hingga saat ini, belum ada niat dari bupati untuk mengajukan nama waki bupati. Kalau tugas kepala daerah ditanggung sendiri, kami khawatir banyak program pembangunan yang akan terhambat,”sesal Husnul.
Husnul menambahkan, DPRD Lamtim juga telah berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasilnya, Kemendagri menyesalkan sikap Erwin Arifin yang juga belum mengajukan nama calon wakil bupati ke DPRD. “Berdasarkan keterangan Kemendagri, bila Erwin tidak mengajukan nama calon wakil bupati memang tidak ada sangsi hukumnya. Namun, Erwin akan menerima sangsi moral dari masyarakat. Saat ini tergantung ada tidakanya niat dari bupati,” tuntasnya. (yan/lan)
