 |
| Ricky Tamba |
LAMPUNG - Kebijakan Kabinet Kerja banyak yang ngawur dan Nawacita Jokowi makin kabur. Khususnya kebijakan pertanian dan pangan, olahraga dan pembenahan aparatur negara. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Jaringan '98 Lampung, Ricky Tamba, Minggu (7/6/2015).
"Pemerintah harus berdayakan kaum tani dengan intensifikasi dan diversifikasi. Luas lahan pertanian yang mengecil dimaksimalkan dengan penyuluhan dan bimbingan cara bertani modern, efektif, serta jaminan ketersediaan pupuk, benih dan pengairan teknis yang tidak tergantung alam," ujarnya.
Bila ada bantuan modal dan teknologi pertanian, lanjut Ricky, harus langsung ke petani. Diversifikasi berupa monitoring dan pengaturan jenis dan areal tanam sehingga hasil produksi tidak bertumpuk di beberapa jenis jatuhkan nilai jual.
Di hilir, pemerintah harus proteksi jalur penjualan produk pertanian melalui Bulog atau KUD, langsung ke basis terkecil di desa. Semua harus bebas manipulasi dan korupsi sehingga timbul kepercayaan dan gairah petani.
"Lebay banget Menteri Pertanian bilang akan mengontrol stok dan harga sembako khususnya jelang Ramadhan. Gak mungkin sanggup melawan mekanisme pasar neoliberalisme. Bereskan dulu hulunya, bukan hanya lakukan kegiatan selebratikal rawan pencitraan seperti operasi pasar, sidak dan bagi-bagi traktor. Itu hanya berdampak sesaat seperti peredam kejut, buang-buang energi dan anggaran," kata Ricky.
"Presiden Jokowi harus pimpin langsung perencanaan komprehensif dan pelaksanaan strategi Swasembada Pangan dengan keterlibatan serius dari Mentan, Mendag, Menpupera, Kabulog, kepala daerah dan jajaran terkait lainnya," sambung dia, dalam keterangan tertulisnya kepada Lampung Online.
Di bidang lain, Ricky menyesalkan polemik Menpora-PSSI yang berkepanjangan menghancurkan semangat kemajuan olahraga. Dalam hal pembenahan aparatur sipil negara, perubahan paradigma dan sistem kerja yang seharusnya melayani rakyat belum terjadi.
Mayoritas aparatur sipil negara tetap bekerja semaunya dan masih jumawa, hanya takut dengan bupati/ wali kota di era otonomi daerah. Berbagai pernyataan dan kebijakan Menpan RB dianggap angin lalu. (*)
