LAMPUNG ONLINE - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan pemerintah Myanmar harus ikut bertanggung jawab atas krisis Rohingya. Ini dikarenakan warga Rohingya selama ini tidak mendapat status kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar.
Lebih dari 3.500 migran telah mendarat di kawasan pantai-pantai Indonesia, Malaysia dan Thailand sejak 10 Mei lalu. Ribuan orang lainnya diyakini masih terombang-ambing di lautan. Sebagian besar dari mereka dilaporkan sebagai warga Rohingya dan Bangladesh.
"Akar masalah bagi mereka yang meninggalkan Myanmar adalah situasi politik dan sosial di sana," kata Deputi Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken kepada para wartawan di Yangon, Myanmar.
Dikatakan pejabat pemerintah AS itu, warga muslim Rohingya harus mendapatkan kewarganegaraan.
"Ketidakpastian yang muncul karena tak adanya status (kewarganegaraan) merupakan salah satu hal yang mungkin mendorong orang-orang itu pergi," imbuh Blinken seperti dilansir New Straits Times dan Detik, Sabtu (23/5/2015).
Blinken mengatakan, dirinya telah menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan Presiden Myanmar Thein Sein, pemimpin militer dan pejabat-pejabat tinggi Myanmar lainnya.
Badan PBB telah menyatakan Rohingya yang berjumlah sekitar 1,3 juta orang tersebut, sebagai salah satu minoritas paling tertindas di dunia. Pemerintah Myanmar menolak mengakui Rohingya sebagai warga negara, dan lebih menganggap mereka sebagai migran ilegal dari Bangladesh. Padahal banyak dari mereka yang telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. (*)
