JAKARTA - Pernyataan pemerintah yang menyebut pelemahan Rupiah hingga Rp 13.200 per Dolar AS adalah hal yang wajar, dinilai Institue for Development of Economics and Finance (Indef) sangat menyesatkan masyarakat.
Direktur Indef, Enny Sri Hartati dalam diskusi Populi Center dan SMART FM 95,9 bertema 'Hanya Bisa Pasrah Dengan Tertekannya Rupiah?' di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2015), mengatakan pemerintah tak harusnya pasrah dengan anjloknya nilai rupiah. Pemerintah harusnya segera bersikap karena masyarakat kian resah.
"Kita menangkap secara psikologis, kalau masyarakat sudah banyak merasakan begitu gelisah, pengusaha menganggap ancaman. Tapi pemerintah bilang ini masih wajar, jadi pemerintah tidak ada suatu effort. Ini yang dikoreksi terlebih dulu," papar Enny.
Meskipun penguatan Dolar AS tidak hanya berdampak terhadap Rupiah, tapi hal tersebut tak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk menyebut bahwa melemahnya Rupiah adalah hal wajar, karena negara-negara yang mengalami tekanan lebih dari Rupiah memiliki porsi ekspor hingga diatas 100 persen, sedangkan Indonesia nilai ekspor hanya 30 persen saja.
"Kalau saja Rusia, China, India, Malaysia mengalami pelemahan nilai tukar itu wajar. Karena memang porsi ekspor di atas 100 persen terhadap pendapatan nasional," tutupnya.
Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, meminta agar pejabat Bank Indonesia (BI) tak mengeluarkan statement yang rancu terkait melemahnya nilai rupiah.
"Yang saya harapkan mungkin bukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ya, tapi pejabat-pejabat Bank Indonesia jangan menyebarkan statement yang membikin pasar modal Indonesia atau pelaku usaha agak bingung," kata Yugi, seperti dilasnir Skalanews.
Dicontohkan, statement yang membuat kaum pengusaha bingung semisal nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 13.000 masih dikategorikan aman. Kalangan pelaku usaha, sambung Yugi, mengusulkan sebaiknya pejabat BI tidak usah berkomentar terlalu banyak.
"Yang penting manuver-manuver di pasar modal atau di pasar uang menjaga stabilitasi," tegasnya.
"Karena kita pelaku usaha kan musti ada hitungannya kan, perhitungan investasi jadi berapa ini kalau kemarin (nilai tukar-red) Rp 11.500, Rp 12,500 kita mesti hitung terus, kalau berubah terus kan kita tak bisa menghitung kerugian," imbuh Yugi. (*)
