 |
| Sejumlah anggota DPRD Pringsewu terlihat berselfie-ria di Gunung Merapi, Yogyakarta. (ist) |
PRINGSEWU - Nampaknya agenda kunjungan kerja (kunker) anggota dewan harus dikaji ulang. Sejumlah anggota DPRD Pringsewu terlihat berselfie-ria di Gunung Merapi, Yogyakarta dalam agenda kunjungan kerja ke Provinsi DI Yogyakarta pada awal pekan ini. Foto-foto layaknya bertamasya itu diunggah para anggota legislatif yang kunker tersebut melalui jejaring sosial Facebook. Mereka yang terdapat dalam foto ini mayoritas anggota Komisi III DPRD Pringsewu, Lampung.
Saat dikonfirmasi melalui Ketua Komisi III DPRD Pringsewu Anton Subagyo, apakah keberadaan mereka di Gunung Merapi itu dalam rangka kunker atau jalan-jalan, Anton melalui pesan BlackBerry Massanger-nya (BBM) mengatakan bahwa mereka melakukan kunker Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Kunker Badan Penanggulangan Bencana Daerah di ajk Skpd (diajak SKPD) untuk melihat gunung berapi (Gunung Merapi) dan proses evakuasi," tulis Anton melalui BBM, Kamis (19/2/2015).
Lalu, apa relevansinya dengan Kabupaten Pringsewu yang notabene wilayahnya tidak terdapat gunung berapi?
Kepala BPBD Pringsewu Relawan mengaku tidak ikut serta dalam kunker anggota legislatif tersebut. Ia mengaku sempat dihubungi oleh Ketua Komisi III DPRD Pringsewu Anton Subagyo, yang saat itu masih melaksanakan kunker di Jawa Tengah, tepatnya Selasa (17/2/2015) lalu.
"Katanya ada informasi bagus terkait program penanganan kebencanaan. Artinya ya silahkan kalau ada oleh-oleh dari Jawa yang sangat bagus, bisa diberitahukan ke kami," ujar Relawan.
Namun, Relawan mengaku belum tahu hasil tinjauan lapangan para anggota legislatif itu di wilayah Pulau Jawa tersebut. Sementara itu, Relawan mengungkapkan bahwa bencana yang kerap kali terjadi di Kabupaten Pringsewu diantaranya banjir, dan kebakaran.
"Daerah perkotaan banjir karena memang normalisasi drainasenya yang saya lihat kurang sempurna," tuturnya.
Kalaupun ada bencana tanah longsor, menurut dia, di Pardasuka yang struktur geografisnya perbukitan. Sementara itu, Relawan menambahkan bahwa pihaknya sedang merencanakan terkait prioritas penanganan bencana di wilayah 'Bumi Jejama Secancanan'.
Rencana itu, menurut dia berkaitan dengan upaya menarik bantuan dari pemerintah pusat dalam bidang kebencanaan. Seperti soal mitigasi kebakaran, menurut dia, sebaiknya struktur organisasi pemadam kebakaran dibuat dalam kesatuan tersendiri atau dalam bentuk UPTD.
"Keberadaan UPTD itulah yang memancing pemerintah pusat untuk memberi dukungan, apakah dalam bentuk bantuan, apakah mobil pemadam kebakaran, karena itu menjadi prioritas dari pemerintah pusat," katanya, seperti dilansir Tribunlampung.
Sebab di pusat, tambah dia, penanganan kebakaran di pemukiman penduduk itu tidak ada di BNPB. Justru penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk itu ada di Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan kebakaran yang berkaitan dengan BNPB adalah kebakaran lahan, atau hutan.
Dia mengungkapkan aturan main soal penempatan pemadam kebakaran di setiap daerah itu masih belum jelas. Menurut dia, penempatan pemadam kebakaran di seluruh daerah itu masih di BPBD. Oleh karena itu dia berharap daerah tidak dibuat ngambang dengan situasi itu, supaya pemerintah daerah punya komitmen tinggi dalam penanganan kebakaran.
Relawan mengungkapkan bahan pemikiran untuk menempatkan pemadam kebakaran dalam satu bidang supaya kewenangan personalia dan anggaran akan lebih terarah.
"Kami punya bahan pemikiran seperti itu, kami akan buat telaahannya karena intensitas kebakaran semakin tinggi," ujarnya. (*)
