JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mempertanyakan alasan pemerintah menggandeng Proton sebagai mobil nasional. Menurut Taufik, mobil nasional akan lebih baik jika memanfaatkan potensi anak bangsa. Apalagi, sambung Taufik, Joko Widodo sebelumnya sudah gencar mempromosikan mobil Esemka. Itu dilakukan ketika Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo.
"Tidak hanya mendatangkan mobil impor. Kan seperti Jokowi ada mobil Esemka. Inilah makanya, kenapa harus (kerjasama) dengan Proton? Esemka masih bisa," kata Taufik usai sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).
Taufik menambahkan, assembling bisa dilakukan dengan Jepang. Pasalnya, kerjasama dengan Proton yang dimiliki Malaysia bisa menimbulkan hal yang sangat sensitif. Taufik juga meminta pemerintah memperhatikan pembangunan infrastruktur untuk menekan kemacetan terutama di ibukota. Taufik mengaku sedih ketika tahu Jakarta dianggap sebagai kota termacet di dunia, seperti dilansir jpnn.
“Membangun infrastuktur harus diseimbangkan dengan pertumbuhan mobil. Kalau sekarang kan tidak seimbang. Mobilnya puluhan bahkan hingga jutaan, perkembangan jalannya hanya sedikit," tegas Taufik.
Gandeng Proton
Sebelumnya lawatan Presiden Jokowi ke Malaysia membawa misi khusus, yakni berusaha mewujudkan mobil nasional (mobnas). Di negeri jiran itu, presiden menggandeng produsen otomotif kebanggaan Malaysia, Proton.
Terobosan Jokowi itu sepertinya ingin meniru langkah Presiden Soeharto pada era 1996–1998. Saat itu Indonesia menggandeng KIA dari Korea Selatan untuk membangun industri mobil Timor dan Cakra yang akhirnya tenggelam seiring dengan lengsernya kekuasaan Soeharto.
Juru Bicara Kemenlu Michael Tene yang ikut dalam rombongan presiden di Malaysia membenarkan bahwa telah ada MoU seputar mobnas dengan Proton kemarin.
”Iya, memang direncanakan,” kata Michael saat dihubungi Jumat (6/2/2015).
MoU itu dilakukan antara produsen mobil Malaysia, Proton Holdings Bhd, dan perusahaan yang mewakili Indonesia, PT Adiperkasa Citra Lestari. Perusahaan itu memang baru terdengar, namun tidak demikian Chief Executive Adiperkasa Abdullah Mahmud (A.M.) Hendropriyono.
Turut menyaksikan penandatanganan MoU, antara lain, Presiden Jokowi, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, pemimpin Proton Tun Dr Mahathir Mohamad, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim, dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno.
Tak disebutkan detail kesepakatan, termasuk insentif yang bakal didapat Proton dari kerja sama dengan Adiperkasa.
Mengutip Berita Harian Malaysia edisi Jumat (6/2), selama ini Hendropriyono dikenal sebagai mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hendropriyono, yang juga mantan penasihat Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, ternyata berniat mengembangkan mobnas di Indonesia.
”Kerja sama ini merupakan langkah besar bagi industri otomotif Indonesia. Selain itu, akan membuka lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia,” ujar Hendropriyono.
Dengan keahlian yang dimiliki serta kesamaan budaya, purnawirawan jenderal yang dipolisikan atas kasus Talangsari itu yakin bahwa Proton bisa membantu melatih dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja ahli untuk pasar otomotif Indonesia. (*)
