LAMPUNG – Pemerintah dinilai tidak hanya mengumbar janji untuk mengembangkan Bandar Udara (bandara) Raden Inten II (Branti) di Lampung. Sebab, sejak pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk perluasan, namun belum juga tampak perubahan dari bandara kebanggaan warga Lampung itu.
Pemerintah pusat seharusnya menempatkan Lampung sebagai daerah pengembangan bandara alternatif, bukan Jawa Barat. Jika ini dilakukan, yang dibangun adalah mengurangi beban bandara di Jakarta dan menjadikan Lampung sebagai pintu gerbang Jawa dan Sumatera.
Demikian pengamat ekonomi dari Universitas Lampung, Asrian Hendicaya, saat dihubungi, Minggu (1/2/2015). Asrian mengatakan pemerintahan Jokowi seharusnya memahami betapa penting dan strategisnya Lampung bagi pembangunan nasional.
“Peningkatan pembangunan di Lampung selain bisa memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional juga memberi kontribusai besar bagi kebutuhan pangan Jakarta dan sekitarnya,” katanya.
Menjelaskan tentang kondisi Bandara Raden Inten II, Asrian menjelaskan sesungguhnya pemerintah Lampung sudah menyediakan lahan untuk perluasan. Kendalanya, hingga kini terhambat karena penguasaan Kementerian Perhubungan atas bandara itu.
“Akibatnya, Raden Inten II tidak sebaik seperti bandara yang dikelola secara profesional. “Seharusnya dikelola Angkasa Pura karena berpengalaman dalam mengelola bandara,” ujarnya, seperti dilansir Koran-jakarta. Asrian berharap pengelolaan Bandara Raden Inten II tak seperti Bandara Halim Perdanakusuma yang akan diserahkan kepada swasta.
“Raden Inten II harus dikeloa BUMN agar fungsi agent of development tetap jelas. Kalau swasta yang mengelola, bisa susah Lampung nanti,” pungkasnya.
Harus Dipercepat
Dihubungi terpisah, pengamat penerbangan, Cheppy Hakim, mengatakan pengembangan dan peningkatan kualitas Bandara Raden Inten II Lampung memang harus dipercepat. Sebab, saat ini infrastruktur penerbangan di Tanah Air telah tertinggal jauh dengan jumlah pesawat yang ada.
“Jangan di Jawa saja, Sumatera juga harus dijadikan alternatif.” Menurut Cheppy, belajar dari pengalaman musibah Air Asia QZ 8501, pihak-pihak yang merasa kurang memahami perannya dalam kebandaraan sebaiknya tidak turut campur.
“Semuanya sudah ada yang membidangi, salah satunya peran Angkasa Pura sebagai BUMN yang fokus pada pengelolaan bandara,” ujarnya. (*)
