LAMPUNG - Kendati harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium/bensin dan solar sudah turun sejak hari Senin (19/1/2015) kemarin, namun penurunan tarif angkutan kota (angkot) di Lampung, khususnya di Bandar Lampung masih harus menunggu kepastian dari pusat.
"Meskipun harga BBM bersubsidi telah turun, Pemkot Bandar Lampung tetap menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk menentukan tarif angkot," ujar Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, Senin. Pihaknya akan segera merapatkan hal ini dengan Dinas Perhubungan, Organda, Persatuan Pengusaha dan Pengemudi Angkot Bandarlampung (P3ABL), serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung.
Diharapkan, setelah ada keputusan dari pusat, pemkot setempat sudah bisa mempersiapkan penurunan tarif angkot, sesuai dengan keputusan pusat dan minimal tidak jauh berbeda.
"Berapa pun tarif angkot nanti, asalkan tidak menyusahkan masyarakat akan kita sahkan. Jangan sampai harga BBM sudah turun, tapi tarif angkot masih menyusahkan warga," jelas Herman HN.
Dia
menegaskan, tarif angkot yang berlaku saat ini masih yang lama, yaitu
untuk pelajar Rp 2.500, dan umum Rp 3.000 per orang. Keputusan itu
berdasarkan kesepakatan bersama dengan sejumlah pihak, menyikapi
kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, seperti dilansir Republika.
Namun wali kota mengharapkan, mengingat Pemkot Bandar Lampung belum mengambil keputusan dengan pihak terkait, para sopir maupun pengusaha angkutan umum bisa membantu masyarakat, yaitu dengan memberikan tarif angkot murah, misalkan turun Rp 500.
"Saya mengharapkan agar para sopir bisa memberikan keringanan kepada masyarakat, dan juga jangan ada lagi yang menarik ongkos lebih dari yang telah ditetapkan," imbau Herman HN. (*)
Namun wali kota mengharapkan, mengingat Pemkot Bandar Lampung belum mengambil keputusan dengan pihak terkait, para sopir maupun pengusaha angkutan umum bisa membantu masyarakat, yaitu dengan memberikan tarif angkot murah, misalkan turun Rp 500.
"Saya mengharapkan agar para sopir bisa memberikan keringanan kepada masyarakat, dan juga jangan ada lagi yang menarik ongkos lebih dari yang telah ditetapkan," imbau Herman HN. (*)
